Anggota HIPAKAD Harus Berperan Sukseskan Pemilu 2019

246

tobasatu.com, Asahan | Pengurus DPC Himpunan Putra/Putri TNI AD (HIPAKAD) Kabupaten Asahan menyatakan netral dalam Pemilu 2019. Meski begitu, pengurus mempersilakan anggota memilih demgan hati nurani.

Itu terungkap pada rapat konsolidasi dengan pengurus dan anggota di Sekretariat DPC HIPAKAD Asahan pada Rabu (27/3).

Ketua DPD HIPAKAD Provinsi Sumatera Utara, Drs H Ardjoni Munir MM.MPd, didalam sambutannya mengatakan saat ini jiwa korsa dan soliditas dinilai sangat penting untuk melaksanakan program di tahun 2019 yang terencana dengan baik.

“Memasuki pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, organisasi HIPAKAD harus ikut berperan aktif dalam mensukseskannya serta harus bersifat netral. Biarlah anggota memilih sesuai hati nurani,” terangnya.

Munir mengingatkan seluruh pengurus DPC HIPAKAD Kabupaten Asahan, kalau organiasasi masyarakat (ormas) ini memiliki visi dan misi membangun kerjasama dengan jajaran TNI dalam mengemban tugas-tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bentuk dukungan tersebut dilakukan setiap pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, hukum dan bidang ekonomi,” ungkapnya.

Dia menegaskan kepada seluruh pengurus dan anggota, organisasi HIPAKAD dilarang berpolitik sesuai dengan visi dan misi.

“Organisasi ini juga tidak mengenal istilah menggunakan kekuatan otot atau emosi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC HIPAKAD Asahan, M Tamba, mengatakan bahwa kepengurusan DPC HIPAKAD Asahan terbentuk berdasarkan atas Surat Keputusan nomor 003/DPD HIPAKAD/III/2019.

M Tamba berharap, DPC HIPAKAD Asahan kedepannya bisa bersinergi dengan pihak pemerintah dalam hal pembangunan di Kabupaten Asahan.

“Keluarga besar DPC HIPAKAD Asahan kedepannya dapat berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Asahan, serta dapat aktif mengaplikasikan dan memberi gagasan serta ide agar bisa lebih baik dan kuat,” ujarnya.

Menurut M Tamba, pihaknya akan bersinergi dengan pihak pemerintah kabupaten dalam hal memajukan pembangunan, termasuk mengawal proses pilkada yang dinilai kondusifitas. (ts-23)

Loading...
loading...