Kisruh Iklan Kampanye, KIP Minta KPU Sumut Transparan Soal Hasil Pleno

322
Seminar "Peran Sentral Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Hotel Madani Medan, Jumat (29/3/2019).

tobasatu.com, Medan | Pembagian iklan kampanye Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut yang dinilai tidak transparan, menimbulkan kegaduhan di kalangan perusahaan media. Komisi Informasi Publik (KIP) pun meminta KPU untuk membeberkan hasil rapat pleno yang memutuskan mekanisme penghunjukan media penerima iklan tersebut.

Menurut Wakil Ketua KIP Sumut Robinson Simbolon, jika penghunjukan media yang menerima jatah kampanye dilakukan melalui rapat pleno sebagaimana pernyataan Ketua KPU Sumut, maka KPU sebaiknya membuka saja hasil pleno tersebut ke public secara transparan.

“Hasil pleno berarti sudah keputusan, dan jika sudah menjadi sebuah keputusan maka harus bisa dipertanggungjawabkan. Hasil pleno KPU itu bisa dimohonkan untuk dibuka,” tutur Robinson Simbolon menjawab pertanyaan peserta dalam Diskusi Publik Kerjasama Kelembagaan yang mengambil tema, “Peran Sentral Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Hotel Madani Medan, Jumat (29/3/2019).

Robinson menegaskan bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme tersebut dan itu diatur oleh undang-undang sistem keterbukaan informasi  publik.

“Pihak KPU Sumut juga wajib menjelaskan secara transparan ke publik,” ujarnya.

Robinson didampingi, Meisalina Aruan selaku Kepala Divisi Bidang Kelembagaan KIP Sumut menyatakan siap memfasilitasi perusahaan media dan mengimbau pihak yang keberatan terhadap kebijakan KPU itu untuk membuat permohonan secara tertulis.

“Dalam hal ini mari kita uji sikap terbuka KPU Sumut dalam melaksanakan anggaran iklan kampanye Pemilu 2019, apakah benar-benar sesuai prosedur,” ucapnya.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib menyediakan setiap saat informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari daftar informasi khusus Pemilu dan Pemilihan; Peraturan keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu danPemilihan; nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  KPU Sumut Kembalikan Berkas JR Saragih – Ance, Ini Sebabnya

Acara diskusi yang digelar KIP bekerjasama dengan Dinas Kominfo Sumut  tersebut diikuti  sejumlah media elektronik, cetak maupun online serta perwakilan Partai Politik.

Hadir dalam kegiatan itu Ketua KIP Sumut Abdul Jalil SH MSP, Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Ramdeswati Pohan MSP, Drs Eddy Syahputra AS Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi serta Abdul Aziz, S.Sos, M.AP Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumut.

Sebelumnya sejumlah perusahaan media di Medan memprotes keputusan KPU Sumut yang  terkesan tidak transparan dalam hal menetapkan nama-nama media untuk penayangan iklan kampanye Pemilu 2019 dengan pagu anggaran senilai Rp3,5 Miliar.

KPU Sumut yang diketuai Yulhasni dinilai telah melanggar Keputusan Presiden (Kepres) No 16 Tahun 2018 tentang Barang dan Jasa karena telah menetapkan 10 nama media yang terpilih untuk penayangan iklan kampanye tanpa proses lelang atau tender secara terbuka.

Seperti diketahui pihak KPUD Sumut mendapat “kue” anggaran penayangan iklan ke media untuk 21 hari dimulai 24 Maret s/d 13 April 2019, sebesar Rp3,5 M.

Dari angka tersebut besaran biaya iklan untuk dua media elektronik (radio dan televisi) senilai Rp2.7 M, tiga media cetak Rp630 juta dan lima media daring Rp154 juta.

Kebijakan KPU Sumut itu juga sempat membuat kegaduhan di kalangan perusahaan media, hingga lembaga itu didemo oleh puluhan pekerja pers karena dianggap diskriminasi dalam menetapkan media yang mendapat jatah iklan kampanye Pemilu 2019. (ts-02)

Loading...
loading...