BPOM RI Temukan 600 Miliar Produk Ilegal

125
tobasatu.com, Jakarta | Sepanjang 2018, tercatat ada sebanyak 600 miliar produk ilegal obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen dan pangan ditemukan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, angka terbesar, sebanyak 136 miliar adalah produk kosmetik.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI) Penny K Lukito, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM bersama sejumlah lintas sektor dan seluruh kepala balai yang ada seluruh wilayah Indonesia di Medan belum lama ini.
“Peredaran kosmetik yang paling banyak dijumpai yakni produk kosmetik online. Kita sudah lakukan secara intensif pengawasan untuk produk kosmetik online. Pengawasan ini secara rutin dilakukan oleh Badan POM di bawah kedeputian khusus untuk mengawasi pengawasan kosmetik ini tentunya secara intensif lagi pengawasan untuk kosmetik online,” ujarnya didampingi Kepala BPOM Medan, Yulius Sacramento.
Produk kosmetik ini, lanjut Penny, memiliki peminat yang tinggi terutama para remaja karena tertarik melihat iklan serta label-label yang ditayangkan di sosial media. Padahal iklan dan label yang ditayangkan menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan karena mengandung bahan-bahan berbahaya seperti mercury dan hydroquinone.
“Jadi produk ini banyak dijumpai di lapangan. Maka dari itu, Badan POM selalu mengedukasi masyarakat dan melalui media yang juga memiliki tugas untuk memberi informasi ke masyarakat. Kami juga melakukan inisiasi berupa satu program operasi penindakan khusus kosmetik secara lintas sektor seluruh Indonesia bekerjasama dengan pihak kepolisian, bea cukai dari kejaksaan juga. Kita benar-benar fokus mengenai kosmetik ini,” jelasnya.
Salah satu yang menjadi target Badan POM saat ini menyisir pasar-pasar ritel kosmetik di Jakarta yang terkenal seperti di kawasan Pasar Sentral Jakarta. Target utama yakni pembinaan pada pengusaha yang ada di dalam Pasar Sentral Jakarta.
“Kita lakukan pembinaan pada pengusaha-pengusaha ini untuk berhati-hati menjual produk ilegal berbahaya yang banyak kita jumpai di pasaran,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Penny juga menjelaskan pihaknya tengah mengawasi masuknya produk-produk impor yang dibawa oleh UMKM di wilayah Pariwisata, khususnya Danau Toba.
Pihaknya, katanya, bekerjasama dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kementerian Pariwisata RI.
Kerjasama ini berbentuk pendampingan untuk pelaku UMKM di destinasi wisata Danau Toba. Di mana ada perlakukan khusus untuk produk-produk impor yang masuk ke dalam wilayah kawasan khusus Danau Toba dan ini berkaitan dalam mendapatkan izin edar.
“Di wilayah Danau Toba ini, produk yang beredar harus memiliki kualitas yang bagus dan diedarkan secara legal, dan tentunya harus ada izinnya. Jadi adanya pendampingan, pengawasan dan registrasi terhadap produk impor sehingga dapat percepatan dalam memberikan izin,” terangnya.
Dalam Rakernas yang dilaksanakan, tersebut, juga dilakukan edukasi dan perkenalan program fasilitator pengawasan obat dan makanan desa. Atau fasilitator POM Desa. Ini merupakan program inovatif karena BPOM sendiri mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas.
“Fasilitator POM Desa ini mendampingi pengembangan industri obat dan makanan khususnya ini UMKM yang ada di desa. Perseorangan yang mempunyai potensi sebetulnya untuk mengembangkan usahanya di bantu oleh balai POM. Apalagi saat ini selain di Medan, BPOM sudah ada di Tanjung Balai dan Tobasa. Jadi kita bisa melayani masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan produksinya,” katanya.
“Kedepan mudah-mudahan BPOM bisa lebih banyak lagi. Sebab pengawasan obat dan makanan ada di agenda dokumen perencanaan pembangunan nasional di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020,” ujarnya. (ts-24)
Loading...
loading...