DPRD Sumut Pertanyakan Rp73 Miliar Dana Penyertaan Modal untuk PDAM Tirtanadi

311
Anggota DPRD Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST.(tobasatu.com/nida)

tobasatu.com, Medan | Tim I Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan dana penyertaan modal sebesar Rp73 Miliar yang disetujui dewan tahun 2017. Dana tersebut hingga kini disebut-sebut hanya ‘diparkirkan’ sehingga terkesan untuk mengambil bunga bank nya saja dan dimanfaatkan oleh segelintir oknum di Pemprovsu.

“Bayangkan jika setahun saja uang bunga tersebut ‘diparkirkan’. Makanya kita pertanyakan mengapa dana tersebut hingga kini belum juga dipergunakan, kemana sebenarnya dana yang besar itu ‘diparkirkan’. Jika uang tersebut tidak dibutuhkan PDAM Tirtanadi, maka sebaiknya segera kembalikan ke kas Pemprovsu, agar bisa dipergunakan untuk program lainnya salahsatunya untuk rasionalisasi yang dihadapi Pemprovsu saat ini,”kata Ketua dan Anggota Tim I Kunker DPRDSU daerah pemilihan Sumut 1 dan 2 Kota Medan, Brilian Moktar dan HM Nezar Djoely kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (12/6/2019).
Brilian dan Nezar mengemukakan itu usai melakukan pertemuan dengan pejabat Pemprovsu dan peninjauan lapangan di sejumlah titik di Medan. Kedua wakil rakyat itu berharap pihak terkait menelusuri ‘parkirnya’ dana penyertaan modal PDAM Tirtanadi tersebut.

“Sebab sungguh menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, kemana dana sebesar itu. Kita tidak ingin dana tersebut terus dinikmati oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadinya,”sebutnya.
Nezar menambahkan, pihaknya mengaku kecewa terhadap kinerja jajaran direksi PDAM Tirtanadi yang terkesan tidak mampu bahkan mengerti dengan tugasnya yang diembannya.
“Kita minta Sekdaprovsu ikut bertanggungjawab atas masih ‘parkirnya’ dana penyertaan modal tersebut. Kita mendesak dana tersebut segera dikembalikan ke kas Pemprovsu berserta bunganya,”kata Nezar menambahkan.
Lebih lanjut Nezar Djoely juga menyoroti penggunaan dana penyertaan modal PD Perkebunan yang dikucurkan tahun 2017. Dia mempertanyakan tidak maksimalnya keuntungan atau pemasukan keuangan yang diterima Pemprovsu, yang semula menyatakan memberikan keuntungan Rp20 miliar namun hanya Rp2 miliar saja.
“Kalau tidak mampu bekerja memberikan keuntungan dan pemasukan untuk kas daerah, sebaiknya tidak usah ngotot minta dana penyertaan modal. Sehingga kesannya dana penyertaan modal tidak dijadikan ‘bancakan’ bagi para direksinya,”sebutnya. (ts-02)
BACA JUGA  Pemkab Penajam Paser Utara Pelajari Sistem Manajemen Pengelolaan Air PDAM Tirtandi
Loading...
loading...