Angka APK Melanjutkan Pendidikan Tinggi Masih Sangat Rendah

261
tobasatu.com, Asahan | Angka Partisipasi Kasar (APK) lulusan SMA sederajat dalam melanjutkan pendidikan tinggi di Kabupaten Asahan ternyata masih sangat rendah.
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan, nilai APK berdasarkan jenjang pendidikan tinggi tahun 2017 hanya 17,37 %.
Angka tersebut masih jauh di bawah capaian dan target secara nasional. Pemerintah melalui Menristekdikti telah menargetkan APK jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2019 mencapai 35 %, tahun 2018 sebesar 32,5 %,dan tahun 2017 sebesar 30 %.
Akademisi Universitas Asahan (UNA), Lokot Batubara menilai rendahnya kesempatan untuk melanjut ke perguruan tinggi adalah merupakan suatu kelemahan.
“Diduga ada yang salah dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Asahan,” ungkap Lokot kepada Tobasatu.com pada Minggu (16/6).
Meski data APK tahun 2018 belum dirilis oleh pihak BPS Kabupaten Asahan, lanjut Lokot, dirinya meyakini angka APK tersebut tidak bergeser jauh dari tahun 2017 lalu.
“Saya syok ketika mendengar APK di Asahan masih sangat rendah. Hal itu dikarenakan kemampuan orang tua, dan kemauan anak didik usia 19-24 tahun untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dinilai masih sangat rendah,” terangnya..
Lokot menilai, dominasi terkait masalah ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya tingkat partisipasi anak lulusan SMA/sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Artinya, jangankan untuk kuliah ke luar daerah, untuk kuliah di UNA maupun di perguruan tinggi yang berada di Kota Kisaran pun para orang tua di kabupaten ini dinilai tidak mampu untuk membiayai anaknya. Padahal uang uang kuliah di daerah ini lebih murah ketimbang uang kuliah di luar kabupaten ini,” paparnya. .
Sebagai akademisi, dirinya mengaku miris dengan kondisi seperti ini. Terlebih tidak adanya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat didalam meningkatkan sumber daya manusia.
“Anggaran kan ada, aparatnya pun ada, serta perguruan tingginya pun ada, tinggal bagaimana merumuskan konsep nya agar program peningkatan SDM ini diharapkan bisa berjalan,” urainya.
Lokot menilai, setiap para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Asahan seharusnya tidak bisa tinggal diam dalam permasalahan ini.
Sementara itu, Pemkab Asahan mengaku tidak memiliki anggaran sama sekali untuk menyediakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
“Itukan bukan urusan dan tanggung jawab Pemkab Asahan.Itukan urusan dari setiap orang tua masing-masing,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Asahan, M Syafiq.
M Syafiq mengatakan, bahwa kewajiban pemerintah daerah hanya menuntaskan pendidikan selama 12 tahun.
“Anggaran Pemkab Asahan dinilai tidak mampu untuk mengurusi persoalan itu,” tegasnya.
Dirinya meminta agar ditunjukkan terkait kabupaten/kota di Indonesia yang bisa mampu untuk menjalankan program bantuan pembiayaan pendidikan tinggi.
“Kalau memang ada yang mampu untuk menjalankan program tersebut, tunjukkan kepada saya agar bisa diambil konsep model pelaksanaannya,” terangnya. (ts-23)
Loading...
loading...