Mayoritas Anggota DPRD Medan Sepakat LKPj TA 2018 Tak Dibahas

22
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat membacakan nota penghantar Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD TA 2018, Senin (17/6/2019) di Gedung DPRD Medan.

tobasatu.com, Medan | Mayoritas anggota DPRD Medan sepakat agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan TA 2018 tidak lagi dibahas, sehingga akhirnya Badan Musyawarah (Banmus) pun tidak menjadwalkan pembahasan LKPj dan langsung pada pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Kesepakatan Banmus yang diputuskan dalam rapat Jumat (28/6/2019) dibenarkan Anggota Banmus, H.Asmui Lubis.

Menurut Asmui mayoritas anggota DPRD Medan yang merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi menyepakati LKPj APBD TA 2018 tidak lagi dibahas.

Kesepakatan Bamus ini menjadi tanda tanya besar, mengingat selama ini perdebatan sengit terjadi  di tubuh DPRD Medan.

“Terus terang saja, FPKS meminta pimpinan dan Bamus segera menjadwalkan pembahasan LKPj, tapi mayoritas anggota Banmus menghendaki LKPj tidak lagi dibahas,” jelas Asmui saat dihubungi wartawan, Minggu (30/06/2019).

Lewat Rapat Banmus akhirnya disepakati LKPj TA 2018 tidak dijadwalkan. Asmui menyebutkan alasan tidak dijadwalkannya LKPj TA 2018 oleh Banmus berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dimana pada bagian ke 3 Penyampaian, Pasal 23 point ke (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Asmui menyayangkan Banmus akhirnya menyepakati tidak dijadwalkannya LKPj TA 2018. “LKPj TA 2018 harusnya dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral kepada masyarakat,” jelas Asmui.

Terpisah, Ketua Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan H.Jumadi S.Pd.I juga mengaku kecewa dengan tidak dijadwalkannya LKPj oleh Bamus.

“Kita (FPKS-red) sudah memerintahkan anggota kita di Banmus agar mengusulkan LKPj TA 2018 tetap dibahas. Tapi, mayoritas anggota DPRD Medan di Banmus tidak menghendaki LKPj TA 2018 tidak lagi dibahas,” jelasnya.

Diakui Jumadi, sejumlah anggota DPRD Medan di luar Banmus mengusulkan agar LKPj TA 2018 tetap dibahas. Namun, pada kenyataannya di rapat Banmus berbeda.

“Sejak awal kita sudah menyurati Pimpinan, tapi tetap juga LKPj TA 2018 tak dibahas. Padahal kita meyakini LKPj TA 2018 adalah satu hal yang penting dan sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan LPJ TA 2018,” jelasnya. (ts-02)

Loading...
loading...