Pengaturan Kekuasaan dan GO-SAK Dukung Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

157

Pengaturan Kekuasaan dan GO-SAK Dukung Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

 

Oleh : Agus Suriadi

Reporter tobasatu.com

Sejak disusun dan diberlakukannya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai saat ini, eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu organ penting negara belum diatur secara jelas di mana keberadaannya. Setelah ditelusuri, kedudukan dan posisi Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang dituntut kemandiriannya hanyalah disinggung secara implisit merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Hanya dalam kemasan pernyataan secara implisit seperti itulah selama ini institusi Kejaksaan RI dikenal dan diformulasikan.

Selain itu, dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ditentukan memiliki kapasitas, tugas dan kewenangan penuntutan perkara pidana dan peran-peran lainnya, termasuk sebagai Pengacara Negara. Namun, penyebutan hanya secara implisit dalam konstitusi seperti itu, sudah tidak cukup memberi landasan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan sebagai dasar menjalankan tugas, fungsi dan peran dalam proses penegakan hukum.

Kejaksaan RI yang memiliki tugas yang begitu luas, beragam dan kompleks, karena di satu sisi dianggap menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di ranah yudikatif, sementara pada saat yang sama juga memiliki tugas-tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksana UU di wilayah kekuasaan eksekutif.

Kejaksaan Agung sebagai roda penggerak utama penegakan seharusnya memiliki tempat dan kedudukan tersendiri. Namun secara konstitusional dianggap hanya sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, kewenangan Kejaksaan diatur secara eksplisit dan jelas di dalam Konsitusi, sehingga dapat memberi makna dan dampak lebih positif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kejaksaan sebagai main states organ yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, maka kewenangan dimaksud sudah seharusnya diperoleh secara atributif dan konstitutif dengan menegaskannya dalam konstitusi. Pengaturan Kekuasaan Penuntutan sebaiknya diatur dalam bab tersendiri yang terpisah dari Kekuasaan Kehakiman, yang saat ini diatur dalam Bab IX UUD NKRI 1945.

BACA JUGA  Wabup Darma Wijaya Harap Tingkatkan Sinergitas dengan Kejari

Dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kekuasaan Kehakiman yang semata-mata berada pada ranah yudikatif, sementara Kejaksaan memiliki karakteristik yang tidak sama, yang tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif.

Dengan diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi maka hal itu akan memperkuat kedudukan dan posisi Kejaksaan RI dalam sistem dan struktur ketatanegaraan di negara yang mampu mendorong peningkatan kinerja. Hal ini untuk menjamin konsistensi terwujudnya praktik penegakan hukum penanganan perkara yang mandiri, berkualitas, bermartabat dan terpercaya.

Independensi Kejaksaan juga semestinya diartikan sebagai “kekuasaan penuntutan yang merdeka” dalam arti tidak memiliki keterkaitan atau terpengaruh oleh pihak manapun serta memiliki kemampuan untuk memutuskan tindakannya di bidang penuntutan secara fair dan obyektif.

Selain itu  untuk mendukung penguatan Lembaga Kejaksaan Negeri Republik Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Sei Rampah adalah layanan Gojek Saksi Kejaksaan Negeri (GO-SAK) Kejaksaan Negeri Sergai di Sei Rampah yang baru-baru ini diresmikan Bupati Serdang Bedagai yang merupakan wujud melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehinggga peradilan berlajan lancar dan cepat.

Layanan GO-SAK yang merupakan implementasi dari hasil rapat seluruh elemen yang ada di Kajari Sei Rampah. Berupa program  layanan menjemput saksi untuk mengikuti persidangan tanpa dipungut biaya.

Di Indonesia layanan ini merupakan yang pertama dan diharapkan dapat berkembang dengan baik, untuk itu dimohonkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, seperti yang diungkapkan Kajari Sei Rampah Jabal Nur.

Adapun zona pelayanan GO-SAK ini meliputi Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban dan Teluk Mengkudu dengan jumlah pengemudi (driver) 10 orang dan kendaraan sebanyak 4 unit.

Dengan layanan GO-SAK ini akan meringankan langkah para saksi dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan kesaksian sekaligus memperlancar tugas Kejaaksaan Negeri Sei Rampah sebagai pelayan masyarakat.

BACA JUGA  Wabup Darma Wijaya Harap Tingkatkan Sinergitas dengan Kejari

Dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke 59 seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat memiliki pengharapan yang besar akan kinerja lembaga peradilan Kejaksaan Negeri Sei Rampah selaku lembaga penuntut secara resmi agar tetap konsisten dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (**)

Loading...
loading...