Meski Kehadiran Dewan Tak Kuorum, DPRD Sumut Sahkan LPjP APBD TA 2018

135
Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora disaksikan Gubsu Edy Rahmayadi menandatangani persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2018, Selasa (9/7/2019).

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara akhirnya mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPjP) APBD Sumut TA 2018, dalam rapat paripurna dewan, Selasa (9/7/2019).

Rapat pengesahanan LPjP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora berlangsung alot dan terkesan dipaksakan sebab jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum. Bahkan akibat tidak kuorum, rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB itu juga sempat diskors selama beberapa kali.

Dari 100 jumlah anggota DPRD Sumut, hanya 35 anggota dewan yang hadir. Padahal sesuai Pasal 113 Tata Tertib (Tatib) Dewan menyebutkan, rapat pengambilan keputusan harus memenuhi qourum 2/3 dari jumlah anggota dewan.

Fraksi PDI Perjuangan akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi ‘walk out’ dan meninggalkan rapat paripurna tersebut, karena tidak ingin melanggar konstitusi.

Sejumlah anggota DPRD Sumut sempat mengiterupsi pimpinan sidang diantaranya HM Nezar Djoeli (FP NasDem), Muhri Fauzi Hafiz (FPDemokrat), sarma Hutajulu (FPDI Perjuangan), Hanafiah Harahap (FPGolkar) dan Ramses Simbolon (FPGerindra) yang meminta paripurna pengambilan keputusan bersama DPRD Sumut dan Gubsu terhadap ranperda LPjP Gubsu harus memenuhi qourum, karena anggota dewan yang hadir hanya 35 orang dari jumlah 100 anggota DPRD sumut.

Bahkan anggota dewan Ramses Simbolon dan Nezar Djoeli mempertanyakan ketidak hadiran pimpina dewan, karena dalam tatib disebutkan pimpinan dewan terdiri dari ketua dan wakil ketua dapat melakukan rapat jika paripurna diskor beberapa kali akibat tak qourum.

“Pimpinan dewan ada lima orang, kalau rapat dilanjutkan apakah dua orang anggota pimpinan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam rapat tidak qourum,” ujar Ramses mempertanyakan posisi Ketua Dewan Wagirin Arman tidak hadir yang sempat dijamin Aduhot selaku pimpinan sidang dapat mepertanggung jawabkan ketua dewan setuju dilanjutkan paripurna.  Namun Nezar Djoeli menegaskan bahwa Wagirin Arman tidak bertanggung jawab hasil keputusan yang diambil dari rapat yang tidak qourum.

BACA JUGA  Disinyalir Gunakan Ribuan TKA Ilegal, DPRD Desak Pemprovsu Tertibkan PT ME

Menyikapi kondisi itu, politisi  Partai Demokrat Muhri Fauzi menyarankan agar rapat diskor untuk rembukan antara pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Saran tersebut diapresiasi Aduhot dan menskor 15 menit untuk mufakat pimpinan fraksi. Usai rapat pimpinan, keputusan dilanjutkan atau tidak rapat paripurna dilemparkan kepada anggota dewan yang ternyata disetujui 8 fraksi kecuali FPDI Perjuangan menyatakan walk out (keluar) dari rapat paripurna.

“Kami minta rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap LPjP APBD 2018 dijadual ulang, karena tidak memenuhi qourum. Kalau tetap dilanjutkan FPDIP keluar dari sidang, karena kami tidak ingin melanggar konstitusi,” ujar Sarma seraya meninggalkan ruangan yang diikuti beberapa anggota FPDIP.

Sementara dalam lanjutan paripurna jurubicara fraksi menyampaikan pendapat akhir menerima Ranperda LPjP APBD 2018 dengan realisasi anggaran pendapatan Rp12,7 Triliun dan Belanja Daerah Rp12,5 Triliun, sehingga surplus Rp139,6 miliar. Kemudian pada pembiayaan, yakni penerimaan Rp841 Milyar dan pengeluaran Rp0,00 sehingga pembiayaan netto Rp841 Milyar, sehingga Silpa sebelum koreksi dan setelah koreksi Rp981 Milyar. Kemudian Saldo anggaran lebih awal Rp841 Milyar dan Saldo anggaran lebih akhir Rp981 Milyar. Kemudian, neraca per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut Jumlah Aset Rp19,9 Triliun, jumlah kewajiban Rp1,5 Triliun sehingga jumlah ekuitas Rp18,3 Triliun.

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi berharap Ranperda LPjP APBD 2018 segera ditetapkan jadi Perda, sehingga bisa melanjutkan tugas dalam penyusunan PAPBD 2019 dan RAPBD 2020. Banyak hal yang harus dilakukan untuk pembenahan dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain masih adanya OPD tidak mendampingi dewan dalam kunjungan kerja sehingga menyulitkan dewan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta adanya OPD belum profesional menyelesaikan persoalan.

“Kami mohon maaf dan akan mengevaluasi agar tidak terulang lagi pada masa akan datang. Ada pula hal positif yang perku kita pertahankan, agar kita dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi tugas dewan telah banyak meluangkan waktu dalam penyempurnaan ranperda LPjP APBD 2018 jadi lebih baik,” ujar Edy. (ts-02)

BACA JUGA  Dua Kali Digolkan KPK, Gubernur Sumut Jangan Sampai ‘Hattrick’
Loading...
loading...