Perlu Kajian Serius Perihal Regulasi Transportasi Online

282
tobasatu.com, Jakarta | Regulasi mengenai transportasi online yang dibuat pemerintah di Indonesia semakin semrawut. Aplikator harus diatur dan diregulasi mulai dari sistem alur bisnisnya hingga kemitraan.
Menurut Sekertaris Komite Aksi Nasional Driver Online, Iqbal Uye tidak adil rasanya kalau driver online Individu saja yang diatur oleh Permenhub 118 yang akan diberlakukan.
Harusnya, pihak aplikator sebagai penyedia aplikasi tersebut yang masih diragukan legalitasnya.
“Dilemanya ialah, tidak adanya kepastian antara mitra dengan pihak penyedia aplikasi. Dalam hal ini, contoh kecil dari pemecatan sepihak oleh sebuah perusahaan yang menghilangkan Undang-undang Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada wartawan Rabu (10/7/19).
Maka dari itu Iqbal Uye akan menggelar aksi bersama KOMANDO (Komite Aksi Nasional Driver Online Indonesia) pada 10 Juli 2019, yang akan menyampaikan aspirasinya langsung di depan Istana Negara.
“Kita berharap legislator dan pemerintah dapat duduk bersama untuk mulai mengkaji dengan serius, perihal regulasi yang pantas diterapkan di Indonesia,” ujarnya.
Iqbal membeberkan beberapa poin yang akan menjadi dasar aksi tersebut. Yakni, dengan Permenhub 118 aplikator tidak tersentuh oleh aturan Kemenhub karena bukan ranah Kemenhub untuk mengatur aplikasi secara yuridis cacat hukum.
Lalu aplikator akan tetap merdeka berstatus sebagai penyedia aplikasi dan tidak ada kaitannya dengan PM 118. “Kesewenang-wenangan dan kekuasaan tetap ada di tangan aplikator. Mitra tetap akan menjadi budak aplikator meski berstatus pengusaha,” ungkapnya.
Sambungnya,  aplikator harus diatur dan diregulasi mulai dari sistem alur bisnisnya hingga kemitraan. Aplikator wajib bertanggungjawab terhadap segala macam perijinan mitra-mitranya, karena mereka mendapatkan keuntungan atau komisi besar dari hasil kerja mitranya yakni potongan 20 persen
“Tuntut pemerintah untuk membuat aturan yang komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya berpihak pada pemodal besar, tetapi berlandaskan kepentingan rakyat kecil,” sebutnya. (ts-06)
BACA JUGA  Pascaputusan MA, Aturan Baru Transportasi Daring Akan Disusun
Loading...
loading...