Ketua DPRD Sumut : Pengesahan Ranperda LPjP APBD 2018 Sah dan Sesuai Tatib, PDIP akan Surati Mendagri

201
Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman. (tobasatu.com)

tobasatu.com, Medan | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Wagirin Arman menyatakan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPjP) APBD Sumut TA 2018 yang digelar dalam rapat paripurna Senin (8/7/2019) sudah sah secara hukum dan tidak melanggar Tatib (tata tertib) dewan.

Meski diketahui rapat itu sebelumnya tidak kuorum karena hanya dihadiri 35 dari 100 anggota DPRD Sumut.

Menurut Wagirin, pengesahan LPjP APBD Sumut TA 2018 sudah sah dan sesuai mekanisme, sebab di dalam Tatib bila dua kali rapat dengan agenda pengesahan tidak kuorum, maka pimpinan fraksi boleh mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kemarin itu kan rapatnya sudah dua kali digelar tapi tidak kuorum. Jadi sesuai tatib maka pimpinan-pimpinan fraksi boleh mengambil keputusan,” tutur Wagirin Arman ditemui wartawan di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kamis (11/7/2019), saat hendak mengikuti rapat pengendalian banjir di Kota Medan.

Wagirin sendiri saat rapat paripurna kemarin tidak hadir. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora bersama Ruben Tarigan.

Pernyataan senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora.

Menurut Aduhot, pengesahan LPjP sudah sesuai mekanisme. Dijelaskannya, dalam Pasal 80 ayat 7  Tatib dewan menyebutkan, apabila setelah penundaan rapat beberapa kali,  korum juga belum terpenuhi, penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Tahapan tersebut sudah dilakukan, sehingga tercapai kesepakatan, 8 dari 9 fraksi setuju dilanjutkan pengesahan. Hanya F-PDI Perjuangan yang tidak setuju dengan memilih walk out.

“Pasal 107 ayat 1 dan 3 juga sudah jelas dinyatakan, dalam pengambilan keputusan  bisa dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran yang dipandang cukup sebagai penyelesaian masalah. Jadi tidak ada yang cacat hukum atau melanggar Tatib,” ujar Aduhot.

BACA JUGA  Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Moratorium Pemekaran Provinsi dan Kabupaten

Bahkan Aduhot selaku pimpinan sidang yang saat itu didampingi Wakil Ketua Dewan Ruben Tarigan mengaku dapat mepertanggung-jawabkan keabsahan rapat paripurna pengesahan  Ranperda LpjP APBD Sumut TA 2018, karena telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Tatib dewan.

PDIP akan Surati Mendagri

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan dihubungi terpisah, menyatakan FPDIP akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), meminta agar Ranperda LPjP TA 2018 tidak dievaluasi.

Disebutkan Sutrisno, Paripurna persetujuan Ranperda LPjP TA.2018 melanggar tata tertib karena tidak kuorum, maka produk nya tentu tidak sah.

“Maka Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri agar ranperda tersebut tidak di evaluasi,” sebutnya.

Kemudian FPDIP juga akan meminta agar DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan sidang paripurna ulang pengambilan keputusan LPJP TA.2018 secara sah.

“Rapat itu sejak awal belum dibuka karena syarat 2/3 jumlah anggota tidak hadir. Maka penggunaan pasal 114 sepotong tidak dapat dibenarkan,” sebutnya.

Adapun Pasal 113 Tatib DPRD Provinsi Sumatera Utara ayat1 berbunyi setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Sementara ayat 2 berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman. (ts-02)

Loading...
loading...