Terganjal Pendataan Aset Jadi Penyebab Pemko Medan Empat Kali Raih WDP

169
Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

tobasatu.com, Medan |  Pemerintah Kota (Pemko) Medan empat kali berturut-turut memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam penyusunan laporan keuangan APBD.

Menurut Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, sulitnya pendataan aset membuat Pemko gagal memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hanya mendapatkan predikat WDP.

Hal itu diungkapkan Akhyar saat menghadiri pertemuan dengan anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) Republik Indonesia di Lantai 8 Ruang Rapat Kaharuddin, Kantor Gubernur Sumut Jalan  Diponegoro Medan, Jumat (12/7/2019).

Kepada anggota BAP DPD RI, Akhyar menjelaskan, laporan keuangan Pemko Medan tahun 2018 yang lalu hanya mendapatkan predikat opini WDP akibat persoalan aset. Bahkan, opini WDP terus diraih sejak 4 tahun belakangan ini.

Sebagai salah satu contoh masalah aset yang menjadi kendala bagi Pemko Medan, terang Akhyar,  menyangkut melengkapi dokumen sejumlah bangunan sekolah dan puskesmas.

“Kita tidak tahu kapan dan siapa yang  membangun sekolah dan puskesmas. Kemudian bangunan itu diserahkan kepada kita dan harus dilengkapi dokumennya,” jelas Akhyar.

Oleh karenanya melalui RDP ini, mantan anggota DPRD Medan yang didampingi Kepala Inspektorat Kota Medan Ikhwan Habibi itu berharap mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah aset tersebut.

Dengan demikian saat menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2019,  Pemko Medan bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut.

Sementara itu  Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Fitriyus yang memimpin RDP mengungkapkan, laporan keuangan Pemprov Sumut selama 5 tahun berturut-turut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut.

Dikatakan Fitriyus, semua itu berkat bimbingan dan arahan BPK Perwakilan Sumut. Meski demikian aku Fitriyus, laporan keuangan tersebut bukan tidak ada cela dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga harus dilakukan perbaikan. (ts-02)

BACA JUGA  BPK RI Berikan Penilaian Opini WDP Terhadap LKPD Asahan 2016
Loading...
loading...