LPj APBD TA 2018 Disahkan, Kota Medan Harus Lebih Baik Lagi

3770
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin disaksikan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menandantangani LPj APBD Kota Medan TA 2018, Senin (22/7/2019).

Advetorial

DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD TA 2018.

Sebanyak 9 fraksi di DPRD Medan yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Hanura (F-Hanura), Fraksi PPP, dan Partai Persatuan Nasional (Pernas) menyatakan dapat menerima LPj Wali Kota Medan, dengan sejumlah catatan.

Paripurna pengambilan keputusan pembahasan LPj APBD Kota Medan tahun 2018, Senin (22/7/2019).

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan/pengambilan keputusan bersama antara Pimpinan DPRD Medan dengan Kepala Daerah Kota Medan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SE, SH, MH didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, SE, MM dan H. Iswanda Nanda Ramli, SE dan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Wali Kota Medan Ir. Akhyar Nasution, MSi.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga saat membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan bergantian dengan Iswanda Nanda Ramli, berharap agar penyampaian laporan ini nantinya dapat disikapi dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Kota Medan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan untuk dapat menjadikan Kota Medan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Penetapan dan pengesahan Ranperda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Medan, khususnya seluruh organisasi perangkat daerah dalam memperbaiki kinerja.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang ada di jajaran pemerintah Kota Medan serta memberikan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik, menciptakan prioritas dalam penggunaan belanja pemerintah daerah, serta menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat Kota Medan.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menandatangani pengesahan LPJ APBD Kota Medan TA 2018, Senin (22/7/2019).

Ihwan menuturkan, Badan Anggaran DPRD Kota Medan telah melakukan pembahasan bersama dengan tim anggaran Pemerintah Kota Medan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah dimulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2019, dan telah melakukan rapat evaluasi terhadap hasil pembahasan pada 20 Juli 2019.

Postur APBD Kota Medan tahun anggaran 2018 sebesar Rp5,23 triliun, terdiri dari pendapatan sebesar Rp4.253.618.758.532, belanja Rp4.213.480.509.726, transfer Rp1.522.843.400.

Sementara untuk pembiayaan, penerimaan sebesar Rp43.701.504.536, pengeluaran Rp15.000.000.000, dan pembiayaan netto sebesar Rp28.701.504.535. Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp67.316.909.942.

Sementara itu Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya menyatakan bahwa progress pembanguna Kota Medan selama tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang signifikan. Namun, masih ada sejumlah program yang belum tercapai dan terealisasi. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi tantangan dan tanggungjawab bagi seluruh jajaran Pemko Medan untuk lebih meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat memberi kata sambutan pada Paripurna LPj TA 2018, Senin (22/7/2019).

Selanjutnya, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa nantinya segala masukan dan saran yang telah disampaikan menjadi referensi dan pedoman sekaligus pertimbangan untuk merumuskan arah kebijakan serta program prioritas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah kearah yang lebih baik. Dengan demikian, visi misi Kota Medan menjadi kota multikultural yang humanis, berdaya saing, sejahtera dan religius dapat terwujud.

“Kami menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada Pansus DPRD Medan dan seluruh perangkat daerah terkait yang telah mencurahkan perhatian yang besar terhadap Kota Medan. Melalui persetujuan Ranperda ini semoga dapat memberi manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat secara berkesinambungan,” harapnya.

Wali Kota optimis bahwa keberhasilan Kota Medan dalam berbagai bidang akan dapat terus diraih jika semua pihak penyelenggara pemerintahan dapat senantiasa menjaga sinergitas dan koordinasi yang terukur dan terarah. Hal tersebut juga tidak luput dari dukungan penuh seluruh warga Kota Medan sebagai bentuk kepedulian pada kemajuan ibukota Provinsi Sumut.

“Saya meyakini bahwa pencapain yang hari ini kita raih berkat kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas seluruh pihak tanpa terkecuali baik itu di tingkat eksekutif, judikatif, legislatif, para awak media, tokoh pemuda, agama dan masyarakat serta masyarakat secara keseluruhan. Mari kita lakukan dan berikan yang terbaik untuk Medan Rumah Kita,” ajaknya.

Belum Ada Terobosan

Sementara itu, meski menyetujui LPj APBD Kota Medan tahun 2018, namun sejumlah fraksi juga memberikan catatan untuk Pemko Medan. Seperti yang disampaikan jurubicara Fraksi Partai Demokrat Herri Zulkarnain, yang menilai pelaksanaan APBD TA 2018 berjalan tanpa ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA  Resmikan Gerai Kue Bolu Kekinian, Pasangan Andika dan Ussy Juga Olahraga Bareng Warga Medan

Menurut Herri yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, upaya perbaikan manajemen pengelolaan serta optimalisasi pengawasan di lapangan terhadap sumber-sumber penerimaan PAD seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi sampah belum terlaksana sebagaimana diharapkan.

Herri mengatakan banyak ruas jalan protokol di Kota Medan mengalami kerusakan, lampu penerangan jalan umum tidak terawat, permasalahan banjir yang masih terjadi di beberapa titik, tidak terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, drainase yang rusak, akibat kurang maksimalnya kinerja sebagian SKPD dalam pencapaian prestasi kinerja. Sehingga berakibat minimnya serapan anggaran dari setiap anggaran yang ditetapkan.

Rapat paripurna pembahasan LPj TA 2018, Senin (22/7/2019).

Fraksi Demokrat, kata Herri, menilai ada kelemahan dan kekurangtelitian Pemko Medan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Kenyataan ini dapat dilihat dari realisasi belanja daerah tahun 2018 hanya mencapai 77,32 % dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 79,22%. Lalu realisasi belanja sejumlah SKPD antara lain, Inspektorat 61,86 %, Dinas Kesehatan 76,41 %, Dinas Pendidikan 89,72 %, Dinas Pekerjaan Umum 63,59 %, Dinas Perkim dan Penataan Ruang 55,87%, Dinas Perindustrian 76,73%, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 59,95% dan Bagian Kesejahteraan Rakyat 39,62%.

“Fraksi Demokrat tidak sepenuhnya sependapat dengan alasan Pemko Medan yang mengatakan realisasi anggaran rendah dikarenakan adanya pembayaran utang belanja kepada pihak ketiga dan adanya penghematan anggaran. Bahkan mengatakan belanja daerah yang tidak direalisasikan pada dasarnya bukan merupakan kegiatan prioritas,” katanya.

Besarnya Silpa hingga Rp67 miliar lebih tidak seharusnya terjadi. “Karena disatu pihak kita tahu masih banyak persoalan pembangunan yang tidak tersikapi, terlebih yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Herri.

Fraksi Demokrat berpendapat bahwa pelaksanaan APBD TA 2018 sepertinya berjalan biasa saja. Tidak ada terobosan-terobosan. Tidak ada program yang membawa perubahan yang menonjol terhadap wajah Kota Medan. Berbagai program di bidang infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan maupun program untuk memenuhi amanat undang-undang belum dapat disikapi secara maksimal.

“Fraksi Demokrat masih dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 dengan segala kekurangannya. Tentu dengan harapan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di jajaran Pemko Medan dapat memperbaiki kinerjanya. Terutama yang menyadari Tahun 2018 raportnya masih merah,” ujarnya.

Jangan Anggap Remeh WDP

Sementara itu Fraksi Gerindra melalui jurubicaranya Surianto menilai Pemko Medan masih menganggap remeh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini terbukti Pemko Medan sudah empat tahun berturut-turut memperoleh opini WDP terhadap Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Keuangannya.

Fraksi Gerindra berharap wali kota Medan jangan menganggap sepele terhadap hal ini, artinya Pemko Medan tidak melaksanakan rekomondasi dan acuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.

Selanjutnya Fraksi Gerindra menilai Pemko Medan tidak mampu dalam menelola keuangan dan gagal dalam memanagemen keuangan dan aset daerah.

“Pemko Medan tidak pernah belajar dari kesalahan dan kekurangan yang sudah ada, sehingga Fraksi Gerindra sangat tidak yakin untuk kedepannya Pemko Medan bisa mendapatkan WTP kembali jika tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi,” kata Surianto.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung saat melakukan penandatanganan pengesahan PKJ APBD Kota Medan tahun 2018, Senin (22/7/2019).

Untuk itu Surianto memaparkan agar Pemko Medan untuk terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Khususnya terhadap pendapatan daerah agar terjadinya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemko Medan.

Fraksi Gerundra mengingatkan OPD Pemko Medan jangan hanya mencari posisi aman saja ini berarti OPD Pemko Medan kereatif untuk terhindar dari jeratan hukum. Karena serapan anggaran di seluruh OPD dalam menggunakan APBD 2018 dinilai sangat rendah di bawah normatif.

Dampaknya pelaksanaan program pembangunan jalan di tempat ini terlihat di lapangan rendahnya serapan anggaran rata-rata 47 sampai 50 persen di semua Organisasi Perangkat Daerah Pemko Medan.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pendapatan asli daerah, meski potensi pemasukan cukup besar dari berbagi sektor. Efesiensi pelaksanaan APBD tahun 2018 yang dilakukan Pemko Medan bukan karena menghemat pengeluaran untuk tidak mengerjakan program yang dinilai tidak prioritas.

Tapi efisiensi ini cenderung tidak melakukan apa-apa sehingga anggaran menjadi sisa. Fraksi Gerindra sangat menyesalkan hal ini, untuk itu perlu ada pembenahan dan perbaikan di Pemko Medan.

Optimalkan Potensi Daerah

Sementara itu Fraksi partai Golkar melalui jurubicaranya H.Adlin Tambunan ST, MSP, mengharapkan agar pemerintah Kota Medan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk dapat mencapai target yang ditentukan, sebab, dari hasil realisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4,25 triliun lebih namun hanya mencapai 81,19 persen. Hal ini menunjukkan hasil yang belum maksimal.

BACA JUGA  Pemberlakuan Sistem Zonasi dalam PPDB Jangan Timbulkan Persoalan Baru

Realisasi belanja TA 2018 hanya sebesar 77,32 persen dari target anggaran yang ditetapkan, hampir semua belanja rata-rata tidak mencapai target yang ditetapkan.

“Kami melihat bahwa hal ini merupakan penyesuaian dengan pendapatan daerah yang tidak mencapai target. Fraksi partai Golkar berharap untuk tahun yang akan datang, sebaiknya pemko Medan betul-betul merencanakan pengalokasian anggaran belanja berdasarkan data yang rasional agar tidak mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan peningkatan pelayanan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” terang Adlin.

Lanjutnya, pelaksanaan peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya peluang kebocoran anggaran seperti sistem pelaporan dan penerimaan, perlu terus dilaksanakan secara kontinu, pelaksanaan pembangunan yang memenuhi standardan kualitas juga harus di pertahankan.

“Pelaksanaan BPJS di Kota Medan tahun 2018 yang kurang menenuhi harapan masyarakat, masih ada masalah terhadap pelayanan BPJS terhadap pasien di rumah sakit. Masalah banjir, terutama di beberapa ruas jalan masih merupakan problema yang harus segera mendapat perhatian serius. Retribusi parkir tepi jalan umum yang belum mencapai target PAD, agar pemko Medan meningkatkan fungsi pengawasan di lapangan sehingga proses kemajuan implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum bisa di ketahui secara langsung. Pohon-pohon pelindung pinggir jalan yang ada di kota Medan saat ini banyak yang sudah tua, dan dikawatirkan rawan tumbang, maka pemko Medan segera melakukan peremajaan pohon-pohon pelindung tersebut ” tegasnya.

Tentang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan Keuangan Pemko Medan menurutnya merupakan hal yang mesti menjadi perhatian Pemko Medan ke depan.

“Kami berharap, agar Pemko Medan ke depan lebih serius menata keuangannya guna memperoleh gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI,” ujar Adlin.

Pemko Medan Tidak Serius

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam pandangan fraksinya yang dibacakan Jumadi S.Pdi menilai Pemerintah Kota Medan belum serius dalam mengelola keuangan.

“Realisasi pendapatan Kota Medan pada tahun 2018 sebesar Rp4,25 triliun atau sebesar 81,19 persen menurut kami belumlah memuaskan karena terlalu banyak pencapaian pada sektor pendapatan jauh dari target yang telah ditetapkan. Kami berharap bahwa Pemerintah Kota Medan serius dalam menggarap seluruh potensi pendapatan dan terutama PAD Kota Medan pada tahun 2019.

Realisasi belanja daerah Kota Medan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp4,21 triliun atau sebesar 77,28% juga tidak memberikan impresi yang baik sebagai sebuah kota dengan tingkat kebutuhan yang tinggi.

Anggota DPRD Kota Medan saat mengikuti rapat paripurna pembahasan LPj APBD TA 2018, Senin (22/7/2019).

Semakin menurunnya realisasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 79% menunjukkan masih banyak SKPD yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dalam pembahasan, banyak SKPD menyampaikan alasan tidak terealisasinya kegiatan yang telah dianggarkan adalah karena adanya arahan/instruksi untuk melakukan efisiensi atau penghematan anggaran.

“Terkait hal ini, kami juga sangat menyesalkan dan heran mengapa defenisi penghematan anggaran menurut Pemerintah Kota Medan adalah dengan tidak merealisasikannya padahal sudah ditetapkan dan memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk direalisasikan. Menyikapi hal ini, kami menilai bahwa sistem perencanaan anggaran pemerintah Kota Medan masih amburadul dan tidak profesional karena masih menganggarkan kegiatan yang tidak akan dilaksanakan. Yang menjadi masalah berikutnya adalah kegiatan – kegiatan yang masuk dalam daftar efisiensi anggaran tersebut adalah program – program yang menyentuh langsung kepada masyarakat sementara kegiatan – kegiatan yang sifatnya seremoni dan kurang bermanfaat justeru tetap dilaksanakan,” ujar Jumadi.

Pencapaian pendapatan yang sangat rendah pada sektor retribusi parkir tepi jalan umum harus betul – betul mendapat perhatian dari Pemko Medan. “Kalau Kepala Dinas Perhubungan tidak mampu mendongkrak pendapatan dari sektor ini maka kami merekomendasikan agar dievaluasi saja dan dicari sosok yang lebih berani menyelesaikan permasalahan parkir di Kota Medan,” sebutnya.

Fraksi PKS juga meminta agar verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI)  BPJS Kesehatan yang telah dianggarkan tahun 2018 dan telah dicetak kartunya kami minta selesai selambat – lambatnya 90 hari setelah paripurna ini dilaksanakan sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa di distribusikan kepada masyarakat. (Nona Dalimunthe)

Loading...
loading...