Pemprov Sumut Targetkan Pembangunan 15.000 Unit Rumah Bersubsidi Hingga Akhir 2019

190
Gubsu Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Sumut melalui dukungan electronic Mortgage Management System (e-MMS), Jumat (2/8/2019), di Hotel Karibia Jalan Timor Medan.

tobasatu.com, Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembangunan 15.000 rumah bersubsidi hingga akhir tahun 2019 ini. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan nyaman.

Saat ini, kata Gubsu masih terjadi backlog yakni kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog rumah di Sumut mencapai 411.000 unit Tahun 2015 dan untuk Indonesia sebanyak 7,4 juta unit.

Sumut juga dinilainya membutuhkan banyak dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

“Paling tidak menjelang November 2019 diperlukan 15.000 unit untuk mengurangi backlog,” tutur Edy pada pembukaan rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Sumut melalui dukungan electronic Mortgage Management System (e-MMS), Jumat (2/8/2019), di Hotel Karibia Jalan Timor Medan.

Menurut Gubsu, Backlog terjadi karena BPD belum maksimal menyalurkan KPR bersubsidi dan developer atau pengembang perumahan tersendat pembangunannya. Sehingga kucuran dana FLPP sedikit masuk ke Sumut.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, Gubernur berharap, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Sumut dapat segera menyelesaikan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Libatkan dan ajari saya bagaimana kita harus lakukan untuk membuat rumah masyarakat, karena saya ingin masyarakat bisa memiliki rumah yang layak dan nyaman,” katanya.

Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI Eko Heripoerwanto mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) tahun 2015 – 2018 mencapai 775.508 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp21,06 triliun. Untuk tahun 2019, total anggaran yang telah disiapkan untuk FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp11,5 triliun.

BACA JUGA  Sembilan Jalan Baru akan Dibangun di Sumut

Hingga 30 Juli 2019, kata Eko, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan telah mencapai sebesar Rp5,04 triliun untuk 48.463 unit rumah.

“Realisasi FLPP oleh BPD se-Sumatera per Juli 2019 sebanyak 15.580 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp1,42 triliun. Khusus BPD Sumatera Utara sebesar 3.691 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp332,4 miliar,” katanya.

Hingga saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan perumahan di daerah. Namun, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di daerah masih kurang optimal.

Kurang optimalnya realisasi pembiayaan perumahan di daerah, katanya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya lemahnya koordinasi pelaku pembiayaan perumahan, tidak ada data perumahan yang valid dan terintegrasi yang didukung dengan sistem teknologi informasi, dukungan APBD bidang perumahan yang masih terbatas, kurangnya keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham BPD (shareholders), maupun sebagai pemangku kepentingan utama (stakeholders) di bidang perumahan dan kurangnya partisipasi BPD dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Hadir pada acara tersebut Direktur Pelaksanaan Pembiyaan Infrastruktur Arvi Argyantoro, Direktur Lembaga Jasa Keuangan OJK Antonius Ginting, Direktur  Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut Tengku Mahmud Jefri dan Kepala Dias Perumahan dan Tata Ruang Provsu Ida Mariana Harahap. (ts-02)

Loading...
loading...