Tunggakan Pajak Air Permukaan PT Inalum Pengaruhi Struktur APBD Sumut 2020

216
Gubsu Edy Rahmayadi menjawab wartawan seputar tunggakan pajak air permukaan PT Inalum.

tobasatu.com, Medan | Tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) dari PT Inalum kepada Pemprov Sumut mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut TA 2020.

Berdasarkan Nota Pengantar Rancangan APBD (R-APBD) Sumut 2020 yang disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Senin (12/8/2019), diketahui Pendapatan APBD Sumut dirancang sebesar Rp12,4 triliun, turun Rp2,6 triliun dibanding APBD Sumut TA 2019 sebesar Rp15 triliun.

Menurut Gubsu Edy Rahmayadi, terkait masalah ini sebelumnya dia sudah bertemu dengan Dirut PT Inalum, dan membahas kelanjutan pembayaran tunggakan pajak air permukaan tersebut. Besaran tunggakan pajak PT Inalum mencapai Rp2,3 triliun.

“Namun meski putusan pengadilan sudah inkrah dan kita (Pemprov Sumut–red) menang, tapi persoalannya mereka tidak punya uang untuk membayarkannya. Kan tinggak mungkin juga perusahaannya kita jual” sebut Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai rapat paripurna DPRD Sumut.

Jadi, kata Edy, saat ini Pemprov Sumut masih terus berupaya mencari solusi bagi penyelesaian tunggakan pajak air permukaan PT Inalum tersebut.

“Kita sudah bentuk tim penyelesaian, dan kita mau win-win solution apa yang bisa kita lakukan. Ini kan saat ini kita sor sendiri saja, Perasaan kita mereka punya uang, kenyataannya mereka tidak punya uang,” sebut Edy Rahmayadi.

Edy mengatakan, penyelesaian pembayaran tunggakan Pajak Air Permukaan PT Inalum nantinya akan dicari solusinya apakah dalam bentuk penjualan saham, atau bagaimana.

Sengketa banding PAP antara Inalum dengan Pemprov Sumut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta, tahun lalu. Perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak periode Agustus 2013 hingga Maret 2017. PAP itu merupakan jenis Pajak Provinsi yang dikenakan atas pengambilan/pemanfaatan air permukaan.

Ketentuan tentang PAP ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun Inalum merasa metode penghitungannya berbeda. Perusahaan meminta agar PAP merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 15/2017 dan Kepmen PUPR No.568 dengan harga dasar air Rp 27/kwh.

BACA JUGA  Rakor di Kantor Gubsu, Kepala BNPB Berbagi Cerita Soal Normalisasi Sungai Terjorok di Dunia

Sengketa PAP antara Inalum dengan Pemprov Sumut ini dimulai sejak bulan November 2013, yaitu pasca berakhirnya Master Agreement Pengelolaan PT Inalum oleh Konsorsium Perusahaan Jepang dengan status PMA, sejak saat itu PT Inalum menjadi Wajib Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara. (ts-02)

Loading...
loading...