Kunker ke Langkat, DPRD Sumut Temukan Dugaan Penyalahgunaan Izin HGU

108
Ketua Komisi DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafidz beserta rombongan Kunker di PT Raya Padang Langkat.

tobasatu.com, Medan | Komisi A DPRD Sumut menemukan adanya dugaan penyalahgunaan izin PT Raya Padang Langkat & PT Karimun Aromatics, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Jumat (9/8/2019).

Kunker dipimpin Ketua Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafidz, Sekretaris Komisi A Hanafiah Harahap beserta anggota HM Nezar Djoeli, Ramses Simbolon, Irwan Amin, Ikrimah Hamidi beserta staf.

Ketua Komisia A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafidz kepada wartawan, Senin (13/8/2019) menyatakan saat kunjungan tak satupun dari managemen PT Karimun yang memiliki kewenangan menerima kunker dewan.

Anggota Komisi A Hanafiah Harahap menyebutkan, PT Karimun Aromatic sangat tidak menghormati kelembagaan legislatif yang berkunjung untuk meninjau operasional perusahaan tersebut yang menurut laporan masyarakat banyak melanggar regulasi yang berlaku.

Padahal agenda sudah dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Namun staf PT Karimun mengaku tidak menerima surat pemberitahuan untuk berkunjung.

Pada kesempatan tersebut, Hafiah menjelaskan bahwa PT Karimun Aromatic banyak menyimpan permasalahan dalam operasional kerja, terutama kawasan hutan 7 L dan 8 L yang sudah berubah fungsi menjadi kawasan produksi dari PT Karimun yang izin konsesinya sampai detik ini belum jelas dan proses ini terus berjalan sehingga aduan masyarakat datang kepada DPRD Sumut.

Sebelumnya, lanjut Hanafiah, pada pemberian izin HGU PT Karimun bernama PT Ika Dura Perkasa dan pada tahun 1990 berubah nama menjadi PT Karimun Aromatic pada tahun 1992.

“Perubahan nama ini diduga untuk menghindari status pajak terhutang oleh PT Ika Dura atau persoalan lain, termasuk kawasan hutan tanaman rakyat dan hutan lindung yang dalam pelaksanaannya sangat kacau dan tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh regulasi yang berlaku. Dan ini telah terjadi sekian lama pemberian oleh Pemkab Langkat maupun Pemprovsu serta Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menerangkan bahwa pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 menyebutkan bahwa ketika sebuah urusan kegiatan usaha yang melanggar hutan lindung sebagai tempat usaha akan dikenakan sanksi kurungan penjara 8 sampai 20 tahun dan denda sebesar Rp20 miliar sampai Rp50 Miliar.

BACA JUGA  Minim Anggaran, DPRD Sumut Raker Paket Hemat

“Dan hari ini terjadi pada PT Karimun dan surat pelepasan hak yang dipegang pada tahun 2011 sudah dicabut oleh kementerian terkait, namun tetap masih melakukan kegiatan usaha. Jelas ini sangat mencemaskan masyarakat Langkat dan sekitarnya,” tuturnya.

Maka dari itu, tegas Hanafiah, pihaknya menduga PT Karimun Aromatic merasa sangat kebal hukum dan merasa ada yang memback up dari usaha mereka.

“Kita menduga ada oknum pejabat Pemkab Langkat maupun Pemprovsu. Untuk itu kita meminta kepada Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi untuk segera merekomendasikan agar mengusut dan melakukan kegiatan PT Karimun Aromatic,” cetusnya.

Sementara itu, di hari yang sama pada kunker berikutnya ke PT Raya Padang Langkat, Komisi A DPRD Sumut yang sempat ditahan dipintu masuk oleh security perusahaan, rombongan diterima General Departemen Karim, Manager PKS Adi Wijaya, Estate Manager Kebun Gebang Nirman Syahputra beserta humas.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafidz menanyakan izin pemakain air permukaan (APU) perusahaan dan tapal batas wilayah kebun dan izin lainnya yang mereka terima berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Berdasarkan laporan masyarakat yang kita terima bahwa tapal batas terhadap PT Raya Padang Langkat berdasarkan pengaturan penguasaan tanah diduga membuat patok sendiri yang tidak sesuai dengan yang mereka miliki. Selain itu, penggunaan APU perusahaan ini apakah sudah sesuai dengan izin yang diberikan untuk itu kita ingin melihat semua perizinan dari perusahaan ini dan mengklarifikasi langsung,” ujar Muhri.

Menjawab pertanyaan Ketua Komisi A, Estate Manager Kebun Gebang Nirman Syahputra mengatakan bahwa tapal batas kebun dikawasan tersebut sudah berdasarkan izin yang berlaku dan sudah memetakan lokasi kebun yang sesuai dengan izin yang diberikan.

“Memang selama ini kita sering dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan terkait dengan tapal batas. Akan tetap setelah kita tunjukkan peta lahan perkebunan yang kita gunakan sudah sesuai dengan izin yang diberikan,” kata Nirman sembari menujukkan peta wilayah operasinal kebun kepada para wakil rakyat.

BACA JUGA  Gubernur Sumut Sampaikan Nota Keuangan dan R-APBD 2019

Sementara itu terkait dengan penggunaan APU, Manager PKS Adi Wijaya mengatakan pemanfaatan APU oleh perusahaan untuk proses produksi kelapa sawit dan perumahan yang berjumlah 119 unit.

Untuk pemakaian flow meter jumlah air yang digunakan, lanjut Adi, pihaknya sudah melakukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) Provsu setiap bulannya dan sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Debit air yang diizinkan untuk kita gunakan berkisar 6 liter per detik dan terus kita laporkan dan sudah sinkron untuk pemakaian di  pabrik kelapa sawit. Untuk izinnya terbit pada tahun 2016 dan sudah diperpanjang,” sebut Adi sembari menunjukkan surat izin penggunaan APU.

Terkait dengan uji emisi, lanjut Adi, pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup telah melakukan uji dalam 1 tahun. “Dan baru-baru ini sudah melakukan uji emisi untuk semester 1 di pada Juli 2019. Hasilnya belum dikeluarkan namun kita menerima berita acara pemeriksaan uji emisi,” sebutnya.

Mengenai izin usaha, masih kata Adi, pihaknya telah mengantongi izin tempat perdagangan usaha tetap beserta akte pendirian perusahaan serta izin membangun pengelolaan dan penampungan limbah dan lingkungan.

Setelah mendengar penjelasan dan membaca dengan teliti surat-surat izin yang ditunjukkan kepada wakil rakyat, Muhri mengungkapkan bahwa penggunaan APU untuk PT Raya Padang Langkat hanya untuk proksi kelapa sawit, dan tidak ada izin untuk perumahan.

“Untuk itu kita juga meragukan debit 6 liter per detik yang digunakan untuk produksi kelapa sawit dan perumahan ini. Apakah telah sesuai. Maka dari itu, kita mendesak agar izin penggunaan APU PT Raya Padang Langkat harus diperbaiki dan kita akan surati BP2RD karena ada ketidakcocokan terhadap penggunaan izin yang diberikan,” cetusnya.

Dalam hal ini, masih kata Muhri, pihaknya akan memanggil PT Karimun Aromatic dan PT Raya Padang Langkat ke Kantor DPRD Sumut untuk rapat dengar pendapat (RDP) bersama BPN, Polda Sumut dan Kejatisu dan dinas terkait. Kemudian, Komisi A DPRD Sumut akan membentuk Pansus kedua perusahaan untuk menginvestigasi semua perizinan apakah sudah sesuai atau tidak. (ts-02)

Loading...
loading...