12 Butir Peraturan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, Berikut Rinciannya

101
Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan saat menjadi narasumber pada Pelatihan Tentang Isu-Isu Gender dan Anak dalam Pemberitaan SDM Media yang berlangsung di Medan, Kamis (15/8/2019).
tobasatu.com, Medan | Dewan Pers telah mensahkan Peraturan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), guna melindungi anak dari dampak buruk pemberitaan yang bersifat negatif.
Draft PPRA ini disahkan oleh Dewan Pers menjadi Peraturan PPRA, tepat pada Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 di Surabaya, oleh Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo.
Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan saat menjadi pembicara pada Pelatihan Tentang Isu-Isu Gender dan Anak dalam Pemberitaan SDM Media yang berlangsung di Medan, Kamis (15/8/2019) menyebutkan terdapat 12 butir Peraturan PPRA yang disahkan Dewan Pers, diantaranya :
1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan
informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa
melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa
kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi
tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak
menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi,
atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan
efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan
keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang
pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuatdiedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan
mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui
keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala
identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan
sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh
orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang
mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan Pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.
Menurut Kamsul Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas
pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan
bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.
Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.
Peraturan PPRA ini juga dimaksudkan sebagai langkah preventif melindungi wartawan dari jerat hukum pidana sebagaimana diatur UU No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (ts-02)
BACA JUGA  Komnas PA : Pelaku Kejahatan Orang Terdekat Korban
Loading...
loading...