Ungkap Identitas Anak dalam Pemberitaan, Pidana 5 Tahun dan Denda Rp500 Juta

200
Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan (duduk) mendengarkan salah seorang peserta pelatihan memaparkan hasil diskusi, Kamis (15/8/2019).

tobasatu.com, Medan | Perlindungan terhadap perempuan dan anak terus menjadi sorotan. Berbagai regulasi pun terus dibenahi, agar anak yang merupakan generasi penerus bangsa mendapatkan perlindungan dan terhindar dari pemberitaan negative.

Terakhir, saat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 di Surabaya, Dewan Pers telah mensahkan Peraturan tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). PPRA yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo ini dimaksudkan untuk melindungi wartawan dari jeratan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menurut Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan, wartawan yang mengungkap identitas anak yang sedang terlibat persoalan hukum akan menghadapi ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

“Ancamannya cukup besar, pidana lima tahun penjara dan denda Rp500 juta bagi wartawan yang mengungkap identitas anak dalam pemberitaan,” tutur Kamsul Hasan, Kamis (15/8/2019).

Hal itu diungkapkan Kamsul Hasan saat tampil sebagai narasumber pada Pelatihan Tentang Isu-Isu Gender dan Anak Dalam Pemberitaan Bagi SDM Media, yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indosia, di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Pelatihan berlangsung selama dua hari dimulai sejak Rabu (14/8/2019).

Peserta dari pelatihan ini adalah sejumlah jurnalis perempuan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Sumatera Utara.

PPRA ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak, saksi atau korban.

Dalam pedoman pemberitaan ramah anak disepakati, kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

BACA JUGA  Gubernur Apresiasi Kritik Media

Dikatakan Kamsul, adapun identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama adik, kakak, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek, dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

“Terkait alamat, dalam pedoman pemberitaan ramah anak diatur, wartawan harus melindungi alamat anak, dan menuliskan hanya kecamatannya saja, bukan nama jalan, desa atau kelurahan,” tutur Kamsul.

Kamsul mengatakan, pemberlakuan Undang-Undang SPPA membuat semua pihak harus ekstra berhati-hati. Karena tak hanya menjerat jurnalis namun juga penegak hukum. Proses SPPA ini ditegakkan melalui proses pengaduan dari yang memiliki legal standing yakni orangtua atau ahli waris si anak.

“Jadi sebenci-bencinya kita kepada anak pelaku kejahatan atau orangtuanya, kita harus tetap melindungi identitas si anak dan tetap berhati-hati dalam membuat pemberitaan,” ujar Kamsul. (ts-02)

Loading...
loading...