Jaringan PLN Akan Segera Dibangun di Bukit Kijang

91
tobasatu.com, Asahan | Guna menyelesaikan permasalahan terkait belum masuknya arus listrik di Dusun III Bukit Kijang, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Asahan menggelar rapat bersama dengan pihak manajemen PT Lonsum di ruang Mawar Kantor Bupati Asahan pada Kamis (22/8).
Plt Bupati Asahan, H Surya, menyebutkan, hasil dari pertemuan tersebut jaringan PLN akan segera dibangun di Dusun III Bukit Kijang pada tahun ini. Masyarakat setempat tidak pernah menikmati aliran listrik PLN selama hampir 50 tahun lamanya.
“Pihak PT Lonsum telah bersedia menindaklanjuti dan tidak akan meminta ganti rugi sepersenpun. Perusahaan PT Lonsum dinilai telah bersedia menyalurkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) dalam menyelesaikan permasalahan listrik di daerah tersebut,” ungkap H Surya kepada sejumlah awak media.
H Surya menjelaskan, hasil dari pertemuan itu positif. Semua pihak dari Forkopimda Asahan dan pihak perusahaan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu. “Penerangan di daerah Bukit Kijang itu harus segera terwujud,” kata H Surya.
Terkait kemunculan permintaan ganti rugi aset, lanjut H Surya, seperti penebangan pohon sawit sebanyak 288 pohon milik perkebunan PT Lonsum karena bakal berdampak besar dalam pembangunan jaringan PLN itu
“Semua hanya miss komunikasi saja. Kami akan segera memperbaiki sistem administrasi yang dibutuhkan, sehingga pihak PT Lonsum akan menindaklanjuti kepada pemegang saham,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PT Lonsum Cabang Medan, Indra Febriadi, menjelaskan, pihak perusahaan sangat peduli dengan keadaan masyarakat yang berada di sekitar perkebunan PT Lonsum.
“Kami hanya menjalankan UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan sesuai dengan saran dari Komisi A DPRD Asahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada tahun 2018 lalu,” bilangnya.
Saat itu, lanjut Indra, DPRD Asahan dinilai telah menyetujui terkait adanya kompensasi tentang pohon sawit yang akan ditumbangkan.
“Jadi, bahasa mereka (anggota DPRD Asahan) itu yang saya kejar. Karena setelah dihitung-hitung diketahui bahwa perhitungan ganti rugi atas penebangan itu sebesar Rp611 juta,” ungkap Indra.
Indra juga mengungkapkan, pada sekitar Mei 2019, Komisi A DPRD Asahan yang berkunjung ke Kantor Cabang PT Lonsum di Medan kembali mempertanyakan perihal kompensasi tersebut.
“Sejumlah anggota DPRD Asahan dari Komisi A dinilai masih terus mempertanyakan hal yang sama yaitu mohon untuk dilakukan penghitungan kembali kompensasinya. Sehingga kami dapat melakukan apa yang diminta dan bertindak sesuai regulasi,” sebut Indra. (ts-23)
BACA JUGA  Plt Gubsu Serahkan SK Plh Bupati Labuhan Batu dan Asahan
Loading...
loading...