Realisasi Jalan Tol Medan – Berastagi Dinilai Mendesak, Masyarakat Aksi di DPRD Sumut

267
Masyarakat tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, mendesak pemerintah merealisasikan rencana pembangunan jalan tol Medan - Berastagi.

tobasatu.com, Medan | Massa tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, Selasa (27/8/2019), mendesak agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi.

Dalam orasinya, Julianus Paulus Sembiring, S.Pd selaku penanggungjawab aksi menyebutkan Jalan Medan-Berastagi merupakan akses utama yang menghubungkan lbu kota Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pakpak Bharat, Humbahas, Samosir dan beberapa kabupaten lainnya.

Jalan sepanjang lebih kurang 70 KM tersebut masih tetap digunakan oleh masyarakat dan menjadi salah satu jalur paling sibuk di Sumatera Utara.

Kendaraan yang melintas di jalur tersebut adalah bus AKDP, truk pengangkut hasil bumi, dan mini bus wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di seputaran Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun,  Kabupaten Dairi, serta kabupaten yang lainnya.

Meningkatnya volume kendaraan yang tidak dibarengi penambahan kualitas jalan, membuat jalan Medan-Berastagi sering mengalami kemacetan panjang yang sangat parah. Jarak tempuh Medan-Berastagi nomalnya bisa ditempuh dengan waktu lebih kurang 2 jam.

“Tapi dalam kondisi macet jalan tersebut harus di tempuh dalam waktu 5 sampai 8 jam. Penyebab kemacetan yang paling sering terjadi dikarenakan adanya kecelakaan, atau kerusakan truk-truk besar yang memakan badan jalan, sehingga kemacetan panjang tidak bisa terelakkan ditambah lagi pengemudi yang tidak sabar ikut antrian membuat kemacetan menjadi lebih parah lagi,” sebut Julianus.

Selain itu, kata Julianus, topografi jalan Medan-Berastagi tersebut adalah kawasan pegunungan, membuat jalur ini rawan terjadi longsor pada musim penghujan, dan akan berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat seperti halnya pedagang sayur mayur yang harus merugi karena barang dagangan membusuk di atas truk, para sopir bus AKDP yang tidak bisa membayar setoran, serta pendistribusian barang dan jasa lainnya yang sangat merugikan Kabupaten terdampak seperti Karo, Pakpak Bharat, Dairi, Simalungun, Humbahas, Samosir dan Kabunaten lainnya di Provinsi Aceh yang melalui jalan lintas darat Medan-Berastagi.

BACA JUGA  Pembangunan Jalan Tol Medan- Berastagi Batal, DPRD Sumut Ajak Gubsu dan 6 KDH 'Gebrak' Pemerintah Pusat

Hal inilah yang kemudian menjadi kesadaran bersama untuk bersatu menuntut Pemerintah melalui DPRD Sumatera Utara agar segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol dan atau Jalan Layang Medan-Berastagi. Karena jalan tol dan atau jalan layang dianggap menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kemacetan di jalan tersebut dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten terdampak.

“Dalam aksi ini kami mendesak agar DPRD Sumut  segera mengagendakan pertemuan dengan memanggil Kepala Daerah terkait yang berkepentingan dalam pembangunan jalan tol atau jalan layang Medan – Berastagi,” sebut Julianus.(ts-02)

Loading...
loading...