Evaluasi Setahun Eramas, PDIP : Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Masih Buruk

191
Fraksi PDIP DPRD Sumut memberikan evaluasi terhadap setahun kepemimpinan Eramas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

tobasatu.com, Medan | Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melakukan evaluasi terhadap setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas). PDIP menilai setahun Eramas tata kelola pemerintahan dan keuangan masih buruk.

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP Sarma Hutajulu, PDIP mencatat ada dua hal krusial di setahun kepempinan Eramas yakni masalah tata kelola pemerintahan dan keuangan.

“Untuk tata kelola pemerintahan, kami melihat masih lemah sinergitas antar pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota (kebijakan bagi hasil PAP, bantuan keuangan dan lainnya), serta antarpemda dengan pemerintah pusat dalam hal dukungan terhadap program strategis nasional, pendataan kawasan hutan dan lainnya,” katanya.

Sementara untuk tata kelola keuangan, pendapatan asli daerah (PAD) dianggap banyak habis untuk pembiayaan belanja pegawai, lalu tata kelola aset yang salah yang saban tahun merugi yakni mess pemprov. Kemudian keuangan daerah belum mandiri untuk melaksanakan program-program pelayanan dasar, masih bertumpu terhadap DAU dan DAK.

“Pendapatan dari sektor kekayaan daerah yang dipisahkan juga turun dibandingkan tahun ini, berbanding terbalik dengan penyertaan modal yang dilakukan setiap tahun. Buruknya manajemen dan tidak transparan dalam pengelolaan BUMD yang berakibat maraknya terjadi dugaan korupsi, seperti di Bank Sumut,” imbuh Sarma.

Partai oposisi pasangan Eramas ini juga mengemukakan sejumlah isu krusial dalam setahun kepemimpinan Edy-Ijeck. Yaitu antara lain; status RSJ Prof Ildrem yang semula B menjadi C tidak sejalan dengan janji gubernur yang akan menjadikan RS tersebut bertaraf internasional. Selain itu kualitas RS di Sumut juga belum memadai mengakibatkan banyak pasien beribat ke luar negeri. Tingginya tingkat inflasi sebesar 5,40 persen jauh diatas rata-rata nasional sebesar 2,48 persen pada Agustus 2019, serta belum tuntasnya permasalahan eks HGU bahkan gubernur menganulir keputusan pemerintah sebelumnya yang telah mengusulkan penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 Ha.

“Kami juga menyoroti soal transparansi lelang jabatan yang tidak mengacu kepada prinsip in the right man in the right place. Dan sampai kini lelang jabatan tidak ada formula yang jelas. Apalagi kita tahu sebelumnya Gubsu telah mencopot sejumlah pejabat eselon II, tapi justru posisinya belum diisi lagi karena hasil lelang tidak sesuai keinginan Gubsu,” imbuh Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan.

Ia menegaskan, Gubsu Edy juga terlalu mencampuri urusan wali kota Medan dimana banyak pekerjaan yang semestinya dilakukan Pemko Medan, justru diambilalih Pemprovsu. Antara lain seperti pencanangan jalan tol dalam kota, normalisasi Sungai Bedera dalam rangka mewujudkan Medan bebas banjir 2022.

“Harusnya Gubsu lebih mendorong pemko melakukan pekerjaan itu. Sehingga tidak mencampuri urusan wali kota Medan,” katanya.

Meski banyak membari masukan dan kritik konstruktif, Fraksi PDIP memberikan dua rekomendasi kepada pasangan Eramas. Antara lain yakni; fokus terhadap penyelesaian isu-isu krusial dan memproduksi kebijakan/pernyataan kontroversial, perbaiki komunikasi politik dan komunikasi publik serta tidak bersikap reaksioner maupun tendensius dan menerima masukan-masukan konstruktif, serta membangun sinergitas dan komunikasi intens terhadap kepala daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat demi keselarasan pembangunan.

Selanjutnya mendorong Gubsu melibatkan akuntan publik independen untuk mengaudit keuangan BUMD serta mess pemprov dan mendayagunakan aset daerah secara maksimal untuk penyehatan keuangan daerah. Melakukan inovasi daerah untuk mencari sumber-sumber yang dapat mendorong peningkatan terhadap PAD maupun pendapatan daerah dan ketentuan tidak merugikan masyarakat, serta menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam program pembangunan di Sumut,” katanya. (ts-02)

Loading...
loading...