PDIP Beri Ponten 6 untuk Setahun Kepemimpinan ‘Eramas’

175
Fraksi PDIP DPRD Sumut memberikan evaluasi atas setahun kepemimpinan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Eramas) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

tobasatu.com, Medan | Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatera Utara memberikan sejumlah catatan terkait kepemimpinan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (Eramas) sebagai gubernur dan wakil Gubernur Sumut.

Fraksi yang dipimpin Baskami Ginting ini memberi ponten (nilai) 6 untuk setahun kepemimpinan ‘Eramas’.

“Kami beri nilai enam untuk setahun kepemimpinan Eramas, kita tidak terlalu ekstrim. Kita harapkan kedepan nilainya bisa naik menjadi delapan,” tutur Ketua Fraksi PDIP Baskami Ginting, Senin (9/9/2019), menanggapi setahun kepemimpinan Eramas.

Baskami didampingi Sekretaris Sarma Hutajulu, Bendahara Sutrisno Pangaribuan dan sejumlah anggota fraksi diantaranya Ruben Tarigan, Wasner Sianturi, Herman Sembiring, Siti Aminah, Horas Rajagukguk, Poarada Nababan, Brilian Moktar dan Yantoguh Damanik, mengatakan, pihaknya merangkum empat point sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Eramas dalam setahun kepemimpinan mereka di Sumut, sejak dilantik pada 5 September 2018.

Empat poin tersebut yakni Eramas belum memahami seutuhnya tentang permasalahan riil dan bekerja secara serampangan demi pencitraan. Kedua, pihaknya belum melihat pembagian tugas yang nyata antara gubernur dengan wagub serta sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan dan mengakibatkan kebijakan lintas sektor menjadi lemah. Ketiga, belum ada gebrakan nyata selama setahun untuk memenuhi janji mewujudkan Sumut bermartabat.

“Dan terakhir, sampai saat ini kami menilai Sumut bermartabat masih sekadar slogan tanpa bukti,” ujarnya kepada wartawan dalam dialog setahun evaluasi kinerja kepemimpinan Eramas di ruang rapat fraksi, Senin (9/9/2019).

Dalam dialog bertajuk Sumatera Utara Sudahkah Bermartabat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai setahun kepemimpinan Eramas dirasa telah cukup dalam konteks konsolidasi politik dan pemerintahan. Malah, konsolidasi politik dan pemerintahan itu, kata Sarma, buyar akibat kebijakan dan pernyataan kontroversi selama setahun ini, dimana dalam hal ini soal Pajak Air Permukaan (PAP), penutupan Merdeka Walk, laporan pengerusakan, Stadion Teladan termegah di Indonesia seperti janji kampanye Eramas, dan disharmonisasi DPRD dengan Pemprovsu. (ts-02)

BACA JUGA  Pemprovsu Sampaikan Nota Keuangan P-APBD 2017 Sebesar Rp12,33 Trilun
Loading...
loading...