Ini Alasan PDI Perjuangan Boikot Pembahasan P-APBD Sumut 2019

378

tobasatu.com, Medan | Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut memboikot pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut tahun anggaran 2019. 

Akibatnya, pembahasan P-APBD Sumut 2019 pun terseok-seok dan penuh kontroversi. Sempat diputuskan akan diserahkan ke Mendagri, meski akhirnya disahkan oleh anggota DPRD Sumut sendiri. 

Pengesahan P-APBD Sumut 2019 penuh liku, karena setiap rapat kehadiran anggota dewan selalu tidak memenuhi kuorum. Dari 100 anggota DPRD Sumut, sesuai Tata Tertib (Tatib) dewan butuh kehadiran 67 anggota dewan untuk bisa mengambil keputusan. 

Lantas apa alasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut memboikot pengesahan P-APBD Sumut 2019?.

Menurut Sekretaris FPDIP Sarma Hutajulu, mereka kerap tidak hadir saat pembahasan KUA – PPAS hingga pengesahan P-APBD Sumut 2019, bukan karena mereka malas, tapi itu merupakan sikap politik resmi dari PDIP.

Sebab kata Sarma, sejak awal PDIP sudah menyatakan sikap memboikot P-APBD Sumut 2019 yang banyak masalah.

Masalah ini diantaranya Pemprovsu sudah melakukan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) meski P-APBD belum disahkan.

“Kami menemukan pembayaran pihak ketiga di P-APBD Sumut 2019 yang sebelumnya tidak ada,” sebut Sarma.

Selain itu di dalam P-APBD Sumut 2019 juga menampung penyertaan modal untuk PDAM Tirtanadi dari yang sebelumnya tidak ada.

“Jadi PDIP konsisten menolak P-APBD Sumut 2019 karena Pemprovsu melanggar berbagai aturan. Sehingga tidak mungkin kami hadir dalam rapat paripurna pengesahan yang sejak awal kami tolak,” jelas Sarma. (ts-02)

BACA JUGA  PLN Jangan Umbar Janji Tidak akan Lagi Terjadi Pemadaman
Loading...
loading...