Bentrok di Sigapiton, Bukti Minimnya Penghargaan BPODT Terhadap Masyarakat Adat

320
Anggota Komisi A Sarma Hutajulu.

tobasatu.com, Medan | Terjadi bentrok antara warga Kabupaten Tobasa dengan aparat keamanan, di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, Kamis (12/9/2019).

Lokasi bentrok berada di seputaran lahan yang akan dibangun jalan pariwisata dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.

Dalam insiden itu salah seorang staf Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menjadi korban pemukulan aparat.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sarma Hutajulu menilai terjadinya peristiwa kekerasan di Sigapiton, Tobasa merupakan bukti minimnya penghargaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terhadap masyarakat adat.

“BPODT tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian malah mengedepankan cara cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan,” tegas wakil rakyat asal pemilihan Sumut 9 meliputi Kabupaten Taput, Tapteng, Tobasa, Samosir, Humbahas dan Kota Sibolga ini.

Untuk itu, Sarma menyatakan sangat mengesalkan tidak berfungsinya BPODT di tengah masyarakat.

“Kita sesalkan, mengingat kehadiran BPODT diharapkan bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri, akan tetapi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lewat pengembangan sektor pariwisata,” katanya.

Namun dalam prakteknya selama ini, jelas Anggota Komisi A DPRDSU ini, BPODT gagal membangun dialog yang setara antara masyarakat dengan BPODT, agar seluruh permasalahan konflik tanah dapat diselesaikan. Malah selama ini, jelas Sarma, Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati  masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang hari ini terjadi bentrokan.

“Kita meminta Kapolres Tobasa juga untuk menertibkan anggotanya di lapangan agar jangan mengedepankan cara cara kekerasan. Karena tugas mereka hanya untuk menjaga keamanan bukan untuk melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat,”tegasnya.

BACA JUGA  Legislator Minta Kepolisian Usut Tuntas Oknum Preman di Distarukim Sumut

Kata dia, Kapolres juga harus menindak dan memproses jika ada anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

“Kita minta juga Bupati Tobasa jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri dan hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT,”ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, Bupati Tobasa harus di depan membela warganya supaya tak kehilangan tanah adatnya dan melakukan upaya maksimal memediasi dengan BPODT agar ada penyelesaian.

“Karena konflik ini terjadi dimulai sejak penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan menyerahkan lahan kepada BPODT. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghindari cara cara kekerasan karena akan menimbulkan korban,”tukasnya. (ts-02)

Loading...
loading...