30 Anggota DPRD Sumut Periode 2014 – 2019 Belum Kembalikan Uang Perjalanan Dinas Rp544 Juta

241
Gedung DPRD Sumatera Utara. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Sebanyak 30 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014-2019 belum mengembalikan uang perjalanan dinas sebesar Rp544 juta dari total Rp2,5 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Iya, sekitar Rp544 juta lagi. Kira-kira ada sekitar 30 orang lagi (yang belum mengembalikan),” kata Bendahara Sekretaris DPRD Sumut, Sapril, Selasa (22/10/2019).

Akibat ada yang belum mengembalikan, maka sejumlah staf komisi-komisi di DPRD Sumut dikabarkan diperiksa Tim Tipikor Poldasu, Senin (21/10/2019) terkait dengan adanya Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut tentang biaya perjalanan dinas fiktif dewan keluar daerah sebesar Rp2,552 miliar lebih.

Menurut informasi, pemeriksaan yang disebut-sebut dilakukan oleh dua orang Tim Tipikor Poldasu  dengan pakaian biasa itu dilakukan secara tertutup di salah satu ruangan Sekwan (Sekretariat Dewan), Senin (21/10/2019) di DPRD Sumut.

Dari penjelasan salah seorang staf ASN kepada wartawan, Tim Tipikor Poldasu hanya sebentar datang untuk melengkapi berkas hasil pemeriksaan sebelumnya yang telah dilakukan di Poldasu. 

“Mereka tadi hanya sebentar saja datang, untuk melengkapi berkas pemeriksaan,” ujar salah seorang staf yang tidak mau disebut namanya.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting membenarkan, bahwa staf komisi diperiksa Tipikor Poldasu terkait dengan biaya perjalanan dinas anggota dewan tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban perjalanan.

Menurut anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 Sutrisno Pangaribuan,  temuan BPK RI tentang realisasi belanja kegiatan kunjungan kerja (Kunker) pimpinan dan anggota dewan ini sudah dihimbau untuk segera dikembalikan dalam waktu 60 hari. Tapi banyak juga anggota dewan yang tidak mengembalikan.

“Dari 100 anggota dewan yang menjadi temuan BPK terkait biaya perjalanan dinas tersebut, tinggal beberapa dewan saja yang belum mengembalikannya.Padahal pada waktu itu, BPK dan Sekwan Erwin Lubis sudah menghimbau untuk dikembalikan. Akhirnya temuan tersebut dilimpahkan BPK ke Poldasu,” ujar Sutrisno. (ts-02)

BACA JUGA  DPRD Sumut Ajukan Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif ke Gubernur
Loading...
loading...