DPRD Sumut : Kucuran Dana Desa Munculkan Persoalan Baru dalam Pilkades

206
Anggota DPRD Sumut Irham Buana Nasution.

tobasatu.com, Medan | Kucuran dana desa dari pemerintah pusat dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru dalam Pemilihan Kepala Desa (Pikades).

Pasalnya Pilkades dikhawatirkan akan menjadi agenda politis yang memberikan pendidikan politik yang buruk dari tingkat desa.

Demikian disampaikan anggota DPRD Sumut Irham Buana Nasution, Selasa (5/11/2019), menanggapi kericuhan pelaksaan Pilkades di sejumlah daerah di Sumut. 

Politisi Partai Golkar itu menilai fenomena Pilkades yang berlangsung di daerah baru-baru ini menunjukkan persoalan baru. Menurutnya, sejak lahirnya UU Desa dan adanya dana desa, pemilihan kepala desa bukan lagi bersifat sosial tapi sudah sangat politis.

“Kita tak mau, ada persoalan baru muncul dari desa. Sebab, banyak kita saksikan ada dugaan korupsi dana desa, karena secara timbal balik kita sudah mengetahui persis setiap pemilihan kepala desa sudah hampir sama dengan Caleg, mengeluarkan uang. Rakyat datang ke TPS bukan kesadaran karena ingin memilih kepala desa ini, tapi karena memang ada sesuatu hal,” tegas Irham.

Ia menyebutkan, fenomena pemilihan kepala desa saat ini sudah berbeda dibanding dengan tahun 1970-1990-an. Saat itu, katanya, kepala desa dianggap sebagai pemersatu masyarakat, karena yang menjadi kepala desa adalah tokoh sentral yang ada di kampung atau di desa tersebut.

“Dulu yang menjadi kepala desa itu biasanya tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar di desa tersebut. Dan itu semua dilakukan dengan dasar kesadaran, keikhlasan dan tanpa pamrih. Itu sudah menjadi tradisi turun temurun, maka tidak heran pada masa itu ada kepala desa yang menjabat 20 tahun, karena kemampuannya membuat guyub masyarakat, sehingga dia dipercaya terus menerus, tidak saja menjalankan fungsi pemerintahan desa, tapi juga menjalankan fungsi pemersatu dalam banyak hal,” jelasnya.

Namun, dalam perkembangannya, lanjut Irham, setelah lahirnya UU Desa, apalagi ada sumber daya yang akan dikembangkan, maka pemilihan kepala desa menjadi politis. 

“Kita bisa saksikanlah sejak lahirnya UU Desa dan apalagi hampir 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari desa-desa, dan ditambah lagi desa itu menjadi pusat investasi sumber daya pemilih, sehingga Pilkades dimasukkan ke ranah politik,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, banyak kepala desa yang diisi oleh orang-orang partai politik, meskipun saat mencalon kepala desa, ia mengundurkan diri dari partai. 

“Maka kita tak heran, kepala desa itu dalam tanda petik banyak diisi orang – orang politik. Walaupun pada saat pemilihannya dia mengundurkan diri secara administratif, tapi secara ideologis hubungan-hubungan dengan partai masih cukup kuat. Itu problem kita,” kata mantan Ketua KPU Sumut tersebut. 

Di satu sisi, ia mengapresiasi kucuran dana desa, karena desa perlu diberdayakan dan dikembangkan. Selama ini terjadi disparitas cukup tinggi antara kota dengan desa. Oleh karena itu, dia berharap dana desa tidak memunculkan persoalan baru. 

“Kita tidak mau juga pelanggaran hukum dan tindakan korupsi malah tersentral hingga ke desa-desa, karena lebih kurang 10 tahun dana desa itu dikucurkan, belum ada evaluasi efektivitas dari penggunaan dana desa itu sendiri, apakah berdaya guna atau justru memperkaya orang per orang saja,” imbuhnya. 

Menurut Irham, harus ada perbaikan sistem pemilihan kepala desa, baik itu sistem rekrutmen calon dan juga sistem pemilihannya. Sebab, jika fenomena Pilkades ini berlanjut terus maka Pilkades bukan lagi menjadi harapan membangun desa, tapi mengharapkan sumber dana desa itu bisa dipakai untuk kepentingan diri atau memperkaya diri dan keluarganya. 

Diketahui, Pilkades di sejumlah daerah di Sumut sempat ricuh. Bahkan disebutkan, calon Kades mengeluarkan biaya yang besar untuk meraup suara layaknya caleg. (ts-02)

BACA JUGA  Imigrasi dan Disnaker Beda Data Soal Tenaga Kerja Asing
Loading...
loading...