Pilkada Serentak 2020 di Sumut, Pemkab Simalungun Belum Tandatangani NPHD

290
Kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. (tobasatu.com).

tobasatu.com, Medan | Sebanyak 23 dari 33 kabupaten/kota di Sumut akan mengikuti Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2020 mendatang.

Namun dari 23 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, Kabupaten Simalungun ternyata hingga kini belum menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) tentang anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di daerah tersebut. 

Padahal tahapan Pilkada semestinya sudah harus dilakukan awal November ini.

Ketua KPU Sumatera Utara (Sumut), Herdensi Adnin mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan terkait jumlah anggaran antara Pemkab dan KPU Simalungun.

“Di Sumut, dari 23 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada baru 22 kab kota yang sudah menandatangani NPHD. Simalungun sampai sore ini belum ada jadwal untuk NPHD,” kata Herdensi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, di gedung dewan, Selasa (5/11/2019) sore.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Hendro Susanto tersebut, Herdensi menilai ada persoalan khusus untuk Kabupaten Simalungun sehingga belum juga menandatangani NPHD. 

Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah dua kali memfasilitasi pertemuan dengan Pemkab dan sudah didapat kesepakatan.

“Kesepakatan kemarin itu harus ada NPHD pada 4 November. Padahal dari sisi anggaran sudah ada kesepahaman antara Pemkab dengan KPU untuk angkanya itu di kisaran Rp 48,6 miliar. Kita juga belum tahu pasti kenapa belum ditandatangani NPHD itu,” ungkapnya.

Atas permasalahan tersebut, kata Herdensi, pihaknya sudah melapor ke KPU RI untuk dikoordinasikan dengan Kemendagri. Sebab tahapan pelaksanaan Pilkada tetap berlangsung meskipun belum ada kepastian anggaran.

Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Ira Wirtati menambahkan, penandatanganan NPHD ini penting karena ada beberapa tahapan Pilkada yang harus dilaksanakan pada November-Desember ini. Salah satunya mensosialisasikan tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada, serta sosialisasi jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution menyarankan agar Komisi A memanggil Pemkab Simalungun untuk mempertanyakan hal tersebut.

“Kalau ada kewenangan kita, saya sarankan agar kita panggil Pemkab Simalungun. Apa sebenarnya yang jadi masalah mengapa sampai sekarang belum ditandatangani NPHD itu,” ujarnya. (ts-02)

BACA JUGA  Pilkada Serentak, 27 Juni 2018 Jadi Hari Libur Nasional
Loading...
loading...