PKS Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

431
Presiden PKS Sohibul Iman.

tobasatu.com, Jakarta | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang nantinya akan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Presiden PKS Sohibul Iman, wacana amanden UUD 1945 harus didasarkan kepada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia. Ia tak ingin wacana amandemen hanya didasarkan oleh kepentingan elite atau kelompok tertentu saja, terlebih tanpa melibatkan ahli-ahli di bidangnya.

“Oleh karena itu, PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak wacana amandemen UUD 1945,” kata Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Selasa (26/11/2019).

Hal itu diungkapkan Sohibul menanggapi kunjungan Ketua MPR RI Bambang Susetyo ke Kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Pimpinan MPR datang guna meminta masukan atas wacana amandemen UUD 1945.

Menurut Sohibul, bila ke depan aspriasi dan kehendak rakyat Indonesia menginginkan amandemen UUD 1945, maka PKS akan memperjuangkan beberapa hal yang berkembang dari munculnya wacana tersebut. Salah satunya, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang belakangan ini tengah berkembang.

“PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden tiga periode,” ujarnya menegaskan.

Sohibul menyatakan bahwa PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasan.

“Saya kira kaidah-kaidahnya sudah kita pahami semuanya, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut biasanya korupnya juga absolut,” tuturnya. (ts-02)

BACA JUGA  Gatot Tak Punya Jabatan Lagi di PKS
Loading...
loading...