Hasil Survey : Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia Tunjukkan Peningkatan Pada 2019

247
Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Medan, Rabu (11/12/2019).

tobasatu.com, Medan | Hasil Survey yang dilakukan Dewan Pers menunjukkan bahwa secara nasional terjadi peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IDK) di Indonesia pada tahun 2019, yakni angka  73,71 (Baik) dari sebelumnya 69,00 (Sedang). atau naik 4,71 persen dibanding tahun sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi di Sumut yang juga terjadi peningkatan yakni 68,83 pada tahun 2019, atau naik 3,29 persen dibanding tahun sebelumnya 65.54.

Hasil survey IDK ini disampaikan dalam sosialisasi yang dilakukan Dewan Pers di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (11/12/2019).

Sosialisasi dilakukan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun dan Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya yang menyampaikan materi dengan tema “Temuan Survey Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Utara”, yang didampingi pemakalah dari PWI Sumut Rizal R Surya.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua PWI Sumatera Utara Hermansjah, SE, serta perserta yang terdiri dari pemilik media dan sejumlah organisasi pers yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI).

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menuturkan, Survey Indeks Kemerdekaan Pers dilakukan oleh PT Multi Utama Risetindo, anggota dari MUC Consulting Group. Laporan yang disosialiasikan merupakan IKP dari kondisi kemerdekaan pers pada periode Januari hingga Desember 2018.

IKP dilaksanakan di 34 provinsi dan melibatkan 12 orang informan ahli di setiap provinsi. Ke-12 informan ahli mewakili tiga segmen pemangku kepentingan yaitu mewakili kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan mewakili kepentingan pengelola pers.

“Mereka dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Dewan Pers untuk menjamin pendapat dan penilaian yang mereka berikan mampu menggambarkan kondisi kemerdekaan pers yang terjadi,” sebut Hendry CH Bangun.

BACA JUGA  Pers di Indonesia Harus Miliki Perspektif Gender

Berbeda dari Survey IKP tiga tahun sebelumnya yakni tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 yang dikelola secara swakelola oleh Dewan Pers, maka pada IKP tahun 2019 menggunakan jasa konsultan independen yang dipilih secara lelang elektronik melalui LPSE.

Survey IKP tahun 2019 dilakukan di 34 provinsi di Indonesia periode Januari 2018 hingga Desember 2018.

Menurut Hendry Bangun, faktor ekonomi sangat berpengaruh baik bagi wartawan maupun pengelola news room, dalam artian kepentingan bisnis melampaui idealisme dan etika.

Hal ini terlihat dari pertanyaan yang diberikan terkait independensi dari kelompok kepentingan kuat, sejauh mana uang dapat mempengaruhi isi media skornya 67.70. Pada pertanyaan sejauh mana wartawan menolerir pemberian uang dari narasumber skornya 67,38 dan sejauh mana situasi ekonomi suatu daerah dapat memengaruhi isi media skorna 69,33.

“Hal ini menunjukkan bahwa nyata bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh baik bagi wartawan maupun pengelola newsroom, artinya kepentingan bisnis melampaui idealism dan etika,” sebut Hendry CH Bangun. (ts-02)

Loading...
loading...