Bahas Banjir Labura, Rapat DPRD Sumut “Panas”, Dewan Minta Semua Izin Penebangan Hutan Dicabut

719
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut dengan Pemkab Labura, membahas banjir bandang yang terjadi baru-baru ini.

tobasatu.com, Medan | Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut dengan Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) berlangsung ‘panas’, Selasa (7/1/2020) di Gedung Dewan.

Anggota Komisi B Zeira Salim Ritonga terlihat sangat berang mendapatkan laporan dari Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Labuhanbatu yang menyebutkan bahwa banjir bandang di Kabupaten Labura terjadi akibat penebangan hutan.

Zeira yang juga berasal dari daerah pemilihan Labuhanbatu mendesak agar DPRD Sumut merekomendasikan untuk mencabut semua izin terkait penebangan hutan di Labura.

“Saya minta izin segala apapun terkait kehutanan agar dicabut dan dievaluasi. Saya bicara soal kemanusiaan, karena rakyat jadi korban,” tegas Zeira Salim Ritonga dengan nada marah dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, Polda Sumut, DPN LKLH dan PT LBI.

Sekjen DPN LKLH Irmansyah menyebutkan, hasil survey dan identifikasi lapangan di lokasi izin koridor dan IUP-B atas nama PT Labuhan Batu Indah di Desa Hatapang dan Desa Batu Tunggal bahwa banjir bandang tersebut disebabkan kegiatan perambahan hutan yakni penebangan liar baik dilakukan korporasi maupun masyarakat.

Lembaga konservasi juga menduga adanya perizinan yang diterbitkan tanpa analisa dan pertimbangan teknis yang akurat dan tanpa dibarengi fungsi pengawasan yang ketat telah terjadi kerusakan alam menyebabkan bencana banjir bandang di Desa Batu Tunggal, Hatapang dan Pematang Kexamatan Na IX-X.

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, selanjutnya Zeira Salim Ritonga minta agar RDP tersebut merekomendasikan agar dilakukan investigasi khusus dan pansus kehutanan, guna menghindari terulangnya bencana banjir dan lainnya diakibatkan perambahan hutan yang secara membabi buta, yang akhirnya rakyat menjadi korban.

“Kita minta dilakukan investigasi khusus dan pansus. Saya bicara soal kemanusiaan dan rakyat sudah jadi korban. Intinya kita mensejahterahkan rakyat bukan perusahaan,”tegasnya seraya minta Dishut Provsu dan Pemkab Labura menjelaskan masalah penebangan hutan yang menimbulkan banjir bandang menerjang¬† beberapa desa di Labura.

Zeira Ritonga yang juga putra daerah Labura menyebutkan, Desa Hatapang yang merupakan lokasi banjir paling parah diapit dua gunung yang kawasan hutannya hutan lindung. Dari informasi yang diperoleh izin koridor hutan yang dikeluarkan Bupati Labura masuk areal hutan lindung.

“Bagaimana bisa hutan lindung dijadikan izin koridor. Meski izin diperoleh hendaknya jangan menebang sembarangan, tapi harus dilihat areal pemukiman warga yang berada di bawah. Masalah penebangan ini sudah disuarakan sejak tahun 2014 saat reses, bahkan 3 tahun lalu warga sudah mengeluh dan ingatkan, karena takut terjadi banjir bandang, tapi tidak pernah digubris,” Zeira dari dapil Labura itu.

BACA JUGA  Jangan Ada Lagi Industri yang Cemari Danau Toba

Anggota Komisi B lainnya Thomas Dachi, Tuani L Tobing sepakat segera dibentuk pansus kehutanan guna mencegah bencana dan minta Dishut Provsu menunjukkan peta lokasi hutan kOridor dan HPL.

¬†“Jika Kadis kehutanan tidak bisa menunjukkan peta lokasi, besok-besok datang ke dewan setengah kamar serahkan peta,” saran Tuani.

Karo Ops Poldasu Kombes Makmur Ginting menyebutkan, personil Poldasu sampai saat ini masih berada di lokasi bencana banjir terus mencari dua warga yang masih hilang.

“Jika ada penyimpangan yang muncul berkaitan tindak pidana pada bencana banjir bandang di Labura, akan ditindak tegas. Tapi saat ini kami tetap fokus penanganan korban dan mencari 2 warga yang hilang,” ujarnya.

Sementara Bupati Labura Khairuddin Syah menyebutkan, perbaikan rumah warga rusak berat korban banjir bandang di Labura diambil alih Kem-PUPR. Penanganan banjir itu, telah diturunkan dua alat berat membersihkan jalan agar bisa dilintasi.

Dalam rapat itu Direktur PT LBI Taufik menantang kalau mau mencabut izin silahkan, tapi pihaknya akan melakukan upaya hukum. 

“Kalau mau data kami siap memberikan,”ujarnya. (ts-02)

Loading...
loading...