DPRD Sumut : Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Tebingtinggi – Kuala Tanjung Abaikan Asas Keadilan dan Kepatutan

866
Rapat Komisi D DPRD Sumut membahas ga ti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena proyek til Tebingtinggi-Kuala Tanjung.

tobasatu.com, Medan | Sekitar 70-an warga dari Desa Pematang Jering dan Desa Pare-Pare, Kecamatan Indrapura, Kabupaten Asahan, mengeluhkan ganti rugi pembebasan lahan mereka yang terkena proyek tol Tebingtinggi – Kuala Tanjung.

Pasalnya, warga merasa ganti rugi yang dibayarkan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lahan yang mereka miliki. Warga juga diintimidasi untuk menyetujui sepihak ganti rugi yang telah ditetapkan.

“Kami dipanggil ke balai desa dan disuruh menerima amplop berwarna kuning, dan disuruh tanda tangan. Tapi amplop itu baru boleh dibuka saat sudah di rumah,” sebut salah seorang warga Kristian Manurung, yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut, Senin(13/1/2020). 

Amplop kuning tersebut kata Kristian, isinya menyebutkan bahwa masyarakat menyetujui ganti rugi pembebasan lahan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kristian menyatakan ganti rugi yang diterima masyarakat adalah sebesar Rp75 ribu per meter. Padahal lahan mereka merupakan lahan produktif yang diusahai masyarakat sebagai mata pencaharian sehari-hari.

“Dengan ganti rugi itu bahkan kami tidak sanggup membeli lahan yang baru, karena jumlahnya sangat sedikit,” ujar Kristian Manurung dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, H.Anwar Sani Tarigan.

Kabid pertanahan BPN Sumut Abdul Rahim Lubis dalam kesempatan itu menjelaskan, untuk proyek pembangunan jalan tol Tebingtinggi – Kuala Tanjung akan dilakukan pembebasan lahan milik masyarakat sebanyak 1.033 bidang.

Dari jumlah itu, yang sudah diganti rugi sebanyak 502 bidang, dan yang akan dibayarkan dalam waktu dekat ini sebanyak 43 bidang. 

Sementara itu, tambah Abdul Rahim Lubis, terdapat 247 pemilik bidang tanah yang tidak setuju dan menggugat ke pengadilan, dan 292 lainnya tidak setuju tapi tidak menggugat ke pengadilan.

“Bagi yang menggugat ke pengadilan ganti ruginya akan dibayarkan melalui pengadilan,” sebut Abdul Rahim.

Dia menjelaskan BPN hanya membayarkan ganti rugi, sementara besaran nilai ganti rugi ditentukan oleh tim apresial (tim penilai publik) berdasarkan hasil penelusuran di lapangan.

“Tim apresial terdiri dari Satgas A yang bertugas melakukan pengukuran, dan Satgas B yang menentukan siapa pemilik alas hak,” sebutnya.

Jika di atas lahan masyarakat ada tanaman maka menurut Abdul Rahim pihaknya akan bekerjasama dengan dinas Pertanian dan jika ada bangunan maka akan bekerjasama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Setelah tim apresial bekerja dan mendapatkan penilaian, barulah selanjutnya dilaporkan ke Kanwil BPN.

“Jika ada masyarakat yang menggugat ke pengadilan. Maka ganti rugi nanti akan dibayarkan melalui pengadilan,” sebutnya.

Sementara Kepala Bidang  Balai Besar Jalan Nasional, Bambang Pardede menyebutkan 42 paket pengadaan, termasuk proyek jalan tol Tebingtinggi-Kuala Tanjung harus selesai pada tahun 2020 karena berkaitan dengan pembangunan kawasan Danau Toba, yang sudah menjadi proyek strategis nasional.

“Sudah ada perintah dari Jakarta agar pembebasan tidak terkatung-katung.

Kami mengkoordinir, apa yang sudah disampaikan BPN sudah dibahas sebelumnya,” tegas Bambang Pardede.

Menanggapi keluhan masyarakat, anggota Komisi D Yahdi Khoir Harahap menyatakan, ganti rugi lahan masyarakat hendaknya dilakukan sesuai asas keadilan dan kepatutan.

Yahdi yang mengaku bertetangga dengan masyarakat di Desa Pare-pare, mengetahui persis kondisi kehidupan masyarakat disana.

Yahdi menilai ada kondisi yang tidak fair dalam penghitungan ganti rugi terhadap pembebasan lahan milik masyarakat.

Dia mencontohkan saat lahannya terkena pembangunan jalur kereta api menuju Kuala Tanjung, ganti rugi dibayarkan Rp1,5 juta per meter. Saat ganti rugi pembebasan lahan Kuala Tanjung oleh Pelindo dibayarkan Rp376 ribu per meter.

“Sementara lahan yang dibayar mahal iti adalah lahan tidur yang tidak produktif. Kenapa saat ini ganti rugi masyarakat yang memiliki lahan produktif dibayarkan merata 75 ribu rupiah per meter, ini tidak masuk akal,” sebutnya.

Dia juga mendapatkan informasi perihal adanya masyarakat yang diintimidasi agar mau menerima ganti rugi yang telah ditentukan, umumnya mereka ini adalah para guru.

Hal senada diungkapkan politisi senior Partai Golkar Wagirin Arman, yang meminta pembayaran pembebasan lahan jalan tol Tebingtinggi-Kuala Tanjung dimusyawarahkan kembali, sebab telah terjadi ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak rakyat.

“Ketentuan masalah ganti rugi sudah jelas, tapi di lembaga legislatif ini, mencari solusi yang berkeadilan untuk rakyat,” ujar anggota Wagirin Arman.

Dari posisi hak dan keadilan rakyat, lanjut Wagirin Arman, tim apresial hendaknya mempertemukan kembali pihak-pihak yang terkait pembebasan lahan dan harus dilakukan musyawarah kembali dengan rakyat. 

“Jangan masalah waktu menjadi keterikatan mati, hak rakyat diabaikan,” ujar Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019 ini. (ts-02)

BACA JUGA  DPRD Sumut Usulkan Lahan Seluas 5.873 Ha Dihapus dari Daftar Aset PTPN 2
Loading...
loading...