Pesangon Tak Dibayar, Mantan Karyawan PT MCF Mengadu ke Komisi D

645
RDP di Komisi D DPRD Asahan.

tobasatu.com, Asahan | Komisi D DPRD Kabupaten Asahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Kisaran, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan terhadap salah seorang karyawan di perusahaan tersebut, Rabu (29/1/2020). 

Ketua Komisi D, Irwansyah Siagian mengatakan, dipanggilnya pihak perusahaan Mega Central Finance (MCF) cabang Kisaran tersebut atas laporan Muhammad Jufri Lubis, mantan karyawan di perusahaan tersebut atas PHK sepihak tanpa disertai dengan uang pesangon.

“Berdasarkan keterangan dari Muhammad Jufri Lubis, dirinya membuat laporan lantaran pesangon dan uang koperasi belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Perlu diketahui, karyawan mempunyai hak dan tanggung jawab, begitu juga dengan perusahaan juga punya hak dan tanggung jawab, karena semua itu telah diatur didalam Undang-Undang,” ungkapnya didampingi Sekretaris dan beberapa anggota Komisi D lainnya.

Dirinya menjelaskan, pihak komisi D DPRD Kabupaten Asahan akan memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan Mega Central Finance cabang untuk segera membayarkan pesangon dan uang koperasi yang disampaikan oleh Muhammad Jufri Lubis selaku mantan karyawanya di perusahaan tersebut.

“Kita beri kesempatan kepada pihak perusahaan untuk membayarkan apa yang dituntut oleh mantan karyawannya tersebut, ” jelasnya. 

Irwansyah Siagian menegaskan, pihak Komisi D DPRD Asahan akan membuat surat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan agar mencabut segala bentuk izin dari perusahaan Mega Central Finance (MCF) cabang Kisaran apabila perusahaan tidak mengikuti segala aturan yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. 

“Sekali lagi kami tegaskan, pihak perusahaan Mega Central Finance c

Cabang Kisaran harus mengikuti aturan tersebut, ” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Jufri Lubis menjelaskan, kedatangannya ke Komisi D DPRD Asahan untuk melaporkan PHK sepihak tanpa disertai pesangon.

“Aduan ke lembaga Legislatif tersebut dilakukan karena upaya mediasi dengan pihak perusahaan Mega Central Finance cabang Kisaran yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sebelumnya belum membuahkan hasil/keputusan, ” terangnya.

Dalam berbagai mediasi di kantor Disnaker Asahan tersebut, lanjut Muhammad Jufri, dirinya hanya menuntut hak-hak diantaranya uang pesangon dan uang koperasi yang sebelumnya pernah dijanjikan oleh pihak perusahaan, namun, hingga kini, pihak perusahaan belum juga membayarkannya. 

“Berhubung pihak perusahaan belum juga menepati janjinya, jadi, saya mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak Legislatif Asahan, ” ungkapnya.

Kepala Mega Central Finance cabang Kisaran, Dimas membenarkan jika Muhammad Jufri sebelumnya merupakan karyawan di perusahaan tersebut.

“Dirinya (Muhammad Jufri red) sudah bekerja selama delapan tahun, dengan rincian selama enam tahun menjadi karyawan kontrak, dan 2 tahun terakhir menjadi karyawan tetap, ” terangnya.

Dirinya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan segala pembayaran yang dituntut oleh mantan karyawannya tersebut. 

“Hal itu dikarenakan semua keputusan berada ditangan pimpinan MCF pusat di Jakarta, ” terangnya. 

Dimas juga berharap kepada pihak Komisi D DPRD Asahan agar dapat memberikan dukungan administrasi.

“Hal itu bertujuan agar saya selaku kepala cabang dapat memberikan laporan tersebut kepada pimpinan MCF di pusat,” harapnya.

Berdasarkan pantauan, selain dihadiri anggota komisi D DPRD Asahan, kegiatan RDP tersebut juga dihadiri oleh kepala MCF cabang Kisaran, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Asahan serta perwakilan Dinas Perizinan Asahan. (ts-21)

BACA JUGA  Dinilai Kontradiktif, Pemkab Asahan Harus Benahi Sistem Lalulintas dan Angkutan Jalan
Loading...
loading...