DPRD Medan Sepakati Pokok Pikiran untuk Dijadikan Acuan Pembangunan

4574
Sekda Medan Wiriya Alrahman, saat paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Medan.

tobasatu.com, Medan | DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran yang telah dirangkum dari 50 Anggota Dewan, Senin (9/3/2020).

Surat hasil pokok-pokok pikiran tersebut diserahkan Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, dan Rajudin Sagala kepada Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM.

Penyerahan juga disaksikan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, camat se-Kota Medan dan para anggota dewan.

Surat hasil pokok-pokok pikiran tersebut diserahkan Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, dan Rajudin Sagala kepada Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM.

Ketua DPRD Medan Hasyim SE dalam sambutannya menyatakan pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh DPRD dari hasil kunjungan reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP), hasil kunjungan komisi ke daerah, usulan dari masyarakat, hasil kunjungan langsung anggota DPRD ke daerah dan hasil kunjungan kerja lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Hal ini didasari pada Pasal 104 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disusun akan disampaikan pada rapat paripurna dan akan disepakati bersama untuk dijadikan acuan dan pedoman penyusunan RKPD.

Paripurna pengesahan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Medan dihadiri Sekda Kota Medan Ir.Wiriya Alrahman.

“Melalui penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Medan dan DPRD Kota Medan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan potensi demi mewujudkan Medan sebagai kota yang multicultural, berdaya saing, humanis dan religius,” tutur Hasyim.

Selain itu jelas Hasyim, pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga untuk bertujuan mengefektifkan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKA OPD dan RAPBD TA 2021.

Sementara itu Sekda Kota Medan Ir.Wiriya Alrahman yang hadir mewakili Plt Wali Kota Medan dalam paripurna itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Medan. Sekda mengungkapkan, seluruh pokok pikiran yang diberikan akan menjadi acuan bagi Pemko Medan dalam mewujudkan suksesnya pembangunan kota.

BACA JUGA  DPRD Dorong Pemko Medan Bangun Rumah Singgah Bagi ODHA

“Atas nama Pemko Medan, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Medan yang sudah menyampaikan pokok pikirannya. Untuk itu, Pemko Medan melalui seluruh perangkat daerah akan berupaya untuk dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan,” kata Sekda.

Diungkapkan Sekda, mengingat pentingnya pokok-pokok pikiran DPRD ini, Pemko Medan sudah mempersiapkan aplikasi khusus bagi anggota dewan untuk menyampaikan pokok pikirannya lewat aplikasi E-POKIR (Pokok-Pokok Pikiran Elektronik).

E-POKIR merupakan aplikasi yang akan diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran (bangar) untuk di ajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD.

Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat memberikan kata sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 3 Maret 2020 di Hotel Emerald Garden, Medan.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan juga telah melakukan sosialisasi terkait E-POKIR kepada seluruh anggota DPRD Medan.

“Melalui aplikasi E-POKIR, kami berharap seluruh anggota DPRD Medan dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga seluruh pokok pikiran dari hasil reses yang dilakukan dapat diusulkan melalui aplikasi tersebut,” ungkap Sekda seraya mengatakan bahwa sinergitas dan kolaborasi antar Pemko Medan dan DPRD Medan harus ditingkatkan demi terwujudnya visi misi Kota Medan.

Namun menurut Sekda, karena keterbatasan anggaran maka tidak semua usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD ini dapat diakomodir dalam APBD.

“Untuk itu perlu kita perhatikan bahwa fokus utama kita adalah prioritas program di dalam RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021,” ujar Sekda.

FGD dihadiri 50 Anggota DPRD Medan.

Selanjutnya, Sekda menuturkan bahwa dalam waktu dekat Pemko Medan akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, setelah sebelumnya tahapan proses perencanaan pembangunan dari mulai rembuk warga, musrenbang kelurahan dan kecamatan serta forum OPD telah selesai dilakukan.

“Nantinya pokok pikiran akan dibawa dan dirembukan dalam musrenbang tingkat kota oleh masing-masing OPD. Program pembangunan yang sangat dibutuhkan warga Kota Medan menjadi prioritas untuk diutamakan. Dengan begitu, masyarakat akan benar-benar dapat merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata,” jelasnya.

Rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan ini berjalan lancar dan khidmat. Terlebih dahulu Sekretaris Dewan (Sekwan) Abdul Aziz membacakan konsep surat putusan pokok-pokok pikiran. Kemudian, sebelum diserahkan, surat putusan hasil pokok-pokok pikiran DPRD Medan terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua DPRD dan wakil-wakil ketua.

BACA JUGA  Pokja Tatib DPRD Medan Target Selesai Dua Minggu

FGD Tentang E-Pokir

Sebelumnya pokok-pokok pikiran anggota dewan tersebut juga telah dikaji dan difinalisasi dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 bertempat di Emerald Hotel Jalan Yos Sudarso, Medan.

Sebelumnya pokok-pokok pikiran anggota dewan tersebut juga telah dikaji dan difinalisasi dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 bertempat di Emerald Hotel Jalan Yos Sudarso, Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan Bahrumsyah dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa dalam pola anggaran di Kabupaten/Kota sumber dari rancangan untuk menyusun APBD ada dua yakni Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil reses.

“Artinya dari Musrenbang itu sudah dilalui oleh Pemerintah Kota. Jadi tinggal lagi DPRD, kita punya hak untuk membuat suatu rancangan di Kota Medan ini sebagai sinkronisasi. Alurnya adalah melalui E-Pokir. Data E-Pokir ini kita dapatkan dari reses nanti akan coba kita diskusikan karena banyak aspirasi yang kita tampung. Mana reses yang berbasis anggaran itu nanti akan kita adopsi. Selanjutnya dari RDP dengan masyarakat, karena banyak keluhan dan pengaduan masyarakat,” sebut Bahrumsyah.

Apabila keluhan ini nantinya berkaitan dengan kurangnya penganggaran maka sebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, maka nantinya akan menjadi catatan bagi DPRD.

Selain itu, data E-Pokir juga didapatkan dari hasil kunjungan kerja, misalnya studi komperatif yang kita lakukan ke daerah lain, itu kan pasti ada kepentingannya untuk kita. Jika terkait budgeting atau penganggaran itu juga nantinya akan menjadi sasaran rekomendasi kita untuk disampaikan lewat E-Pokir.

“Sebagai contoh bagaimana suatu daerah misalnya di Tangerang bisa mengasuransikan seluruh penduduknya di dalam asuransi BPJS kelas III tanpa memperdulikan kaya atau miskin. Kenapa Medan tidak bisa,” sebutnya.

Jadi intinya kata Bahrum, alurnya mulai dari reses, kemudian dari RDP dan kemudian dari kunjungan kerja dielaborasi dan selanjutnya dijadikan sebuah dokumen untuk disampaikan kepada Wali Kota Medan.

“Bahwa ini pokok pikiran ini instrumennya harus sama dengan Musrenbang. Dimana Musrenbang dari eksekutif dan Pokok Pikiran dari DPRD. Dielaborasilah, dan inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD tahun 2021,” tegas Bahrumsyah. (Hafnida)

Loading...
loading...