Dewan Pertanyakan Pemko Medan Tak Punya Acuan dalam Penetapan Zona Wabah Covid-19

47
Anggota DPRD Medan, Sudari, ST.

tobasatu.com, Medan | Virus Covid-19 masih terus menghantui warga Kota Medan, yang ditandai sudah 21 kecamatan saat ini yang berada pada zona merah. Padahal, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan diri menuju fase new normal.

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST, perlu dipertanyakan acuan Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan zona merah, kuning dan hijau di suatu lokasi terkait pandemi Covid-19. Sebab, penetapan status zona wabah tersebut dinilai telah membingungkan masyarakat.

”Inikan aneh, kenapa pihak Dinkes Medan tidak memiliki acuan pasti terkait status daerah terdampak Covid-19, dan mengaku penentunya adalah pusat. Sementara yang lebih mengetahui itu pihak berwenang di daerah masing-masing. Selain itu, wajar saja banyak petugas medis, dokter dan perawat yang menangani pasien Covid-19 terinfeksi virus mematikan itu. Pasalnya, dipastikan SOP penanganan pasien Covid-19 kurang dimengerti oleh para petugas medis,” tutur Sudari, saat rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi Lubis MSc dan para Kepala UPT Puskesmas se-Kota Medan, Rabu (9/6/2020) di ruang Banmus DPRD Medan.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya Afif Abdillah mempertanyakan terkait penularan Covid-19 di Kota Medan yang jumlah warga positif semakin meningkat. Selain itu, politisi NasDem ini juga mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan Dinas kesehatan Kota Medan yang juga merupakan bagian dari gugus utama penanganan Covid-19 di Kota Medan.

”Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19, sehingga mengacuhkan protokoler kesehatan. Akibatnya, korban virus corona terus bertambah,”ujarnya kemudian mengharapkan seluruh Puskesmas harus mampu menjadi  garda terdepan untuk penanganan Covid-19. Termasuk pemberian insentif yang besar kepada setiap petugas medis yang aktif dalam menangani pasien Virus Corona.

BACA JUGA  Reborn Kembali Bagikan Sembako, Kali Ini di Kelurahan Dwikora

“Agar jangan sampai petugas puskesmas terkendala dalam hal pelayanan, akibat kurangnya perhatian dan kesejahteraan dari pemerintah atau gugus tugas,” saran Afif yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan ini.

Di kesempatan itu, anggota Komisi II lainnya Wong Chun Sen Tarigan juga mempertanyakan jumlah nominal biaya yang dikeluarkan untuk penanganan pasien terpapar Covid-19 perorang. Hal itu ditanyakan oleh politisi dari partai PDIP kota Medan ini mengingat banyaknya isu beredar jika biaya penanganan pasien Covid-19 sangat besar. Sehingga diduga ada oknum memanfaatkan situasi ini guna mencari keuntungan yang akhirnya merugikan keuangan negara.

Mendapat berbagai pertanyaan dari para wakil rakyat dari DPRD Kota Medan, Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin mengaku sudah sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya dari Virus Corona.

”Saat ini kan kehidupan kita sudah tidak normal, ibadah, sekolah dan lainnya semua dilaksanakan di rumah, mau sampai kapan ini akan dapat berakhir. Bagaimana kita bisa kembali normal kalau begini situasinya. Kita bisa berkantor, tapi tetap lewat protokol kesehatan,” jawab mantan Direktur RSUD Pirngadi ini.

Menurutnya, wabah Covid-19 Ini bisa dicegah. Apabila ada upaya dari diri masing-masing masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan.

Edwin juga membeberkan, seperti  yang diketahuinya, ada 4000 hoaks beredar saat ini. Baik itu rekaman lama dan lainnya yang dipadukan sehingga membuat banyak orang resah.

“Kalau ada rumah sakit yang tidak sesuai pelayanannya, silahkan lapor pada kami. Kami akan segera menindak lanjuti,” tegasnya kemudian menambahkan terkait petugas yang menguburkan pasien Covid-19, semua harus sesuai prosedur dan harus ada surat penghantar dari rumah sakit.

“Terkait biaya yang dikeluarkan untuk setiap pasien Covid-19, sudah ada ditentukan dan biasa dikeluarkan dana sesuai kondisi perawatan. Dananya sekitar Rp7 sampai Rp15 juta perhari untuk satu orang tergantung kondisi pasien,” jelas Edwin di hadapan anggota Komisi II lainnya Janses Simbolon dari Hanura. (ts-02)

BACA JUGA  Tim Gugus Tugas Asahan Minta Masyarakat Tahan Diri Tidak Gelar Pesta
Loading...
loading...