Aksi Penolakan RUU HIP di Medan, Pancasila Sudah Final Tidak Bisa Diotak-atik

325
Ratusan massa dari berbagai elemen mendatangi Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (3/7/2020) menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dinilai sudah final dan tidak bisa diotak-atik.

tobasatu.com, Medan | Ratusan massa  Ormas Islam mendatangi Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (3/7/2020) menolak  Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dinilai sudah final dan tidak bisa diotak-atik. Massa meminta pengusung RUU tersebut diusut.

Wasekjen MUI pusat Ustaz Zulkarnaen yang turut  hadir dalam aksi tersebut mengatakan, munculnya RUU HIP ini merupakan tamparan keras bagi umat Islam,  karenanya seluruh MUI pusat dan provinsi serta Ormas besar Islam menolak RUU tersebut.

“Kami sepakat ini berbahaya,  ketuhanan yang berkebudayaan ini baru dibuat RUU-nya,  tapi di lapangan sudah 5 tahun dijalankan,  mulai dari baca Alquran dengan lagu Jawa,  jadi gerakannya sudah ada. Kalau jadi UU, kita takut, siapa yang protes akan ditangkap,  jadi ini sangat berbahaya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya tegas menolak RUU tersebut dibahas apalagi disahkan, serta meminta partai pengusung RUU tersebut diusut dan ditangkap dan partainya dibubarkan karena menggerakkan perubahan Pancasila bahkan dijadikan sebagai Prolegnas,” katanya.

Perwakilan Ulama Kota Medan, Masri Sitanggang dalam orasinya juga menuntut agar penyusun naskah dan pengusung RUU tersebut diusut. Ia menjelaskan alasan para ulama ikut campur masalah ini, karena umat Islam berperan aktif sejak awal kemerdekaan, dan ikut mendirikan NKRI.

“Negara ini berdiri atas kesepakatan berbagai komponen umat yang ada di Indonesia,  bukan warisan. Pancasila adalah kesepakatan bersama dari komponen bangsa.  Mengapa bisa ada RUU HIP? Tuntut penyusun naskah, ini kesengajaan,  bukan keteledoran. Pancasila tidak bisa diperas menjadi trisila, atau ekasila,” katanya.

Ia juga mempertanyakan konsep ketuhanan yang berkebudayaan dalam UU tersebut.  “Itu seperti apa?  Apa ada tuhan yg berbudaya?  Budaya siapa? Ada pihak-pihak yang masih mau mengubah Pancasila. Mereka dulu teriak-teriak Pancasila tapi mau mengubah Pancasila,” katanya.

BACA JUGA  MUI Sesalkan KH Ma'ruf Amin Disudutkan di Persidangan Ahok

Presidium  Forum Antikomunis Penyelamat Pancasila Indra Suhairi mengatakan,  ada banyak RUU lain yang penting untuk dibahas, tetap DPR RI malah memanfaatkan situasi Covid-19 agar dapat dengan leluasa melakukan pembahasan hingga pengesahan.

“TAP MPRS XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI tidak dimasukkan, apa ini upaya untuk membangkitkan kembali PKI? PKI jangan lagi diberi pintu.  Stop jangan diotak-atik lagi Pancasila,  saya minta karena ini bukan kesilapan tapi kesengajaan. orang ini harus diusut, ini bukan hal yang sederhana,  tapi upaya mengubah fondasi satu bangsa,” katanya.

Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRDSU,  Salman Alfarisi, Harun Nasution dan anggota Muhammad Faisal. Salman mengatakan, di tingkat pusat,  PKS tegas menolak RUU tersebut dan menyarankan agar RUU HIP ini dihilangkan dari Prolegnas.

“Mudah-mudahan dengan desakan para ulama yang bergerak ini, kami yakin fraksi lain akan tergugah dan RUU ini tidak dibahas lagi,” katanya.

Sementara Harun Nasution menyebutkan Pancasila sudah final. Pancasila merupakam perekat bangsa,  tidak ada istilah untuk membelah atau mengubah Pancasila. (ts-02)

Loading...
loading...