Tidak Patuhi Regulasi, Status RSUD HAMS Kisaran Sebagai BLUD Terancam Dicabut

483
Ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian.

tobasatu.com, Asahan | Ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian menjelaskan, status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, Kabupaten Asahan, terancam dicabut jika tidak patuh terhadap regulasi.

“Hal itu dikarenakan adanya lebih dari 347 pegawai di rumah sakit tersebut tidak berstatus sebagai pegawai kontrak dan pegawai tetap sesuai dengan peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), ” ungkapnya, Selasa (28/7/2020).

Dalam aturan tersebut, lanjut Irwansyah Siagian, tidak ada satu pasal pun yang membenarkan status pegawai BLUD yang non – PNS hanya sebagai tenaga sukarela (TKS) di dalam regulasi itu.

“Sebab, ada dua jenis pegawai BLUD yang diperkenankan, yaitu pegawai tetap dan kontrak. Kalau memang RSU ini dianggap belum mampu menjadi BLUD, jangan dipaksakan jika belum bisa menjadi mandiri dan profesional,” tegasnya.

Dirinya mengakui, pencabutan atau penurunan status RSUD HAMS dari BLUD kembali seperti semua tersebut dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

“Karena kewenangan itu sepenuhnya ada pada Kepala Daerahnya. Perlu diketahui, sesuai ketentuan Perundang-Undangan, BLUD menjadi badan yang memiliki fleksibilitas untuk mengelola dirinya sendiri, sehingga sebagai BLUD, RSUD HAMS Kisaran tidak dibebani lagi kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD), ” ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD Asahan mengungkapkan, dalam hal ini, RSUD HAMS Kisaran bukan saja sebagai badan layanan umum yang memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi, juga harus dapat memberikan kesejahteraan terhadap pegawainya.

“Masih persoalan tenaga kerja saja sudah ditemukan adanya kejanggalan terkait adanya pengelolaan yang sudah tidak sesuai dengan regulasi, belum lagi persoalan lainnya yang menyangkut aturan – aturan BLUD yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak managemen rumah sakit ini, ” ungkapnya.

BACA JUGA  Disebut Tak Patuhi Regulasi Oleh Dewan, Begini Jawaban Direktur RSUD HAMS Kisaran

Sekretaris Partai Demokrat Asahan ini optimis jika RSUD HAMS Kisaran dinilai belum mampu di dalam memenuhi kelayakan untuk menjadi BLUD seperti yang diklaim oleh Pemerintah Daerah setempat selama ini telah menjadi BLUD penuh.

“Saya menyarankan agar statusnya sebagai BLUD dicabut. Disamping itu, kalau memang belum bisa professional, mandiri ya sudah. Dalam hal ini, Bupati Asahan harus segera menurunkan atau mencabut statusnya dan kembali seperti semua menjadi bagian dari OPD,” tambahnya.

Terpisah, Direktur RSUD HAMS Kisaran, belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, baik melalui telepon seluler maupun mendatangi secara langsung. (ts-21)

Loading...
loading...