Disebut Tak Patuhi Regulasi Oleh Dewan, Begini Jawaban Direktur RSUD HAMS Kisaran

430
Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr Edi Iskandar.

tobasatu.com, Asahan| Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran, dr Edi Iskandar menanggapi santai pernyataan ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian yang menjelaskan status BLUD RSUD HAMS Kisaran terancam dicabut jika tidak patuh terhadap regulasi.

“Beliau (Irwansyah Siagian red) itu tak paham dan asal jedut,” ungkapnya ketika dikonfirmasi melalui via aplikasi WhatsApp, Rabu (29/7/2020).

Dirinya menjelaskan, BLUD tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Bertahun-tahun diaudit BPK, tak ada masalah,” jelasnya.

Dirinya enggan membalas pertanyaan demi pertanyaan terkait permasalahan tersebut ketika dikonfirmasi wartawan lebih lanjut.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian hanya bisa tersenyum saat melihat pernyataan dr Edi selaku Direktur RSUD HAMS Kisaran.

“Dengan pernyataannya tersebut, orang-orang menjadi mengetahui kualitasnya,” jelasnya melalui telepon seluler.

Sebelumnya, Ketua Komisi DPRD Asahan, Irwansyah Siagian menjelaskan, status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, Kabupaten Asahan, terancam dicabut jika tidak patuh terhadap regulasi.

“Hal itu dikarenakan adanya lebih dari 347 pegawai di rumah sakit tersebut tidak berstatus sebagai pegawai kontrak dan pegawai tetap sesuai dengan peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), ” ungkapnya, Selasa (28/7/2020).

Dalam aturan tersebut, lanjut Irwansyah Siagian, tidak ada satu pasal pun yang membenarkan status pegawai BLUD yang non – PNS hanya sebagai tenaga sukarela (TKS) di dalam regulasi itu.

“Sebab, ada dua jenis pegawai BLUD yang diperkenankan, yaitu pegawai tetap dan kontrak. Kalau memang RSU ini dianggap belum mampu menjadi BLUD, jangan dipaksakan jika belum bisa menjadi mandiri dan profesional,” tegasnya.

BACA JUGA  Tidak Patuhi Regulasi, Status RSUD HAMS Kisaran Sebagai BLUD Terancam Dicabut

Dirinya mengakui, pencabutan atau penurunan status RSUD HAMS dari BLUD kembali seperti semua tersebut dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. (ts-21)

Loading...
loading...