Covid-19 Mengganas di Nias, 5 Kabupaten/Kota akan Diisolasi, Pendatang Wajib Tes Swab PCR

305
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menggelar rapat koordinasi terkait Operasi Yustisia yang akan dilakukan guna meningkatkan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara menginstruksikan untuk memperketat jalur masuk ke Kepulauan Nias, mengingat semakin tingginya kasus konfirmasi positif Covid-19 di daerah tersebut. Setiap pendatang yang ingin berkunjung ke Nias, saat ini diwajibkan untuk terlebih dahulu  menjalani tes swab PCR.

Demikian Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai rapat koordinasi (Rakor) persiapan Operasi Yustisia guna memaksimalkan penegakan disiplin Protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, Selasa (15/9/2020). Rapat digelar bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkpimda) di Pendopo Rumah Dinas Gubernur di Jl.Sudirman No.40, Medan.

Gubsu menegaskan bahwa kondisi di Kepulauan Nias saat ini menjadikan pemerintah mempertimbangkan pola isolasi di kawasan 5 kabupaten/kota itu. Diantaranya dengan memperketat pintu masuk bandara dan pelabuhan, meskipun tidak dilakukan penutupan.

“Nanti siapa saja yang mau ke sana (Kepulauan Nias), harus di-swab dulu, khusus penumpang pesawat. Bagi yang dari pelabuhan, harus rapid test. Nanti kita akan siapkan posko siaga di sana di pintu-pintu masuk,” sebutnya.

Pengetatan tersebut, kata Gubernur, mengingat kenaikan jumlah positif Covid-19 di Kepulauan Nias. Karena itu, operasi yustisi dan penegakan hukum menjadi fokus pemerintah saat ini guna menekan angka terpapar Covid-19.

Diketahui, sekitar sebulan yang lalu Kepulauan Nias masih 0 kasus Covid-19. Namun saat ini diketahui sudah terdapat 90 orang yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.

Terkait Operasi Yustisia yang akan dilakukan guna memaksimalkan penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, menurut Gubernur pelibatan TNI/Polri dalam mengambil langkah penindakan akan diperkuat dengan rencana pembuatan peraturan daerah (Perda).

Dengan adanya Perda dimaksud, kata Gubernur, maka peran penegakan disiplin protokol kesehatan oleh Satpol PP selama ini dapat lebih diperkuat dengan pelibatan TNI/Polri dalam hal penindakan pelanggar. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota bisa membuat payung hukum yang serupa dalam memaksimalkan upaya tersebut.

BACA JUGA  Masyarakat Diminta Tertib Saat PSBB Diterapkan di Jabar

Usai rapat di Rumah Dinas, Gubernur langsung meninjau pelaksanaan Operasi Yustisi di Lapangan Merdeka Medan dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilaksanakan Polri, TNI dan Satpol PP.

Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Pangdam I/BB Mayjend TNI Irwansyah melihat langsung hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Medan bersama panitera melaksanakan sidang di tempat pada masyarakat pelanggar protokol kesehatan.

“Kita akan memperbanyak titik operasi yustisi ini, diperluas ke 33 kabupaten/kota,” ujar Edy Rahmayadi di sela-sela peninjauan.

Edy menyampaikan, sampai saat ini hakim hanya menjatuhkan hukuman sosial pada masyarakat pelanggar protokol kesehatan. Edy juga menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang terjaring operasi yustisi tersebut.

“Kita melihat belum ada kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan ini. Saat ini hakim masih menghukum nyanyi dan nyapu-nyapu saja,” katanya. (ts-02)

Loading...
loading...