Pandemi Covid-19, KPU Medan Efektifkan Kampanye Pilkada Lewat Media Sosial dan Daring

414
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Rinaldi Khair.

tobasatu.com, Medan | Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan tahun 2020 terasa berbeda, karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Guna tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan lebih mengefektifkan kampanye melalui media sosial dan daring (online), serta menghindari kampanye rapat umum di ruang terbuka yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Rinaldi Khair, KPU Medan melaksanakan tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat dan disipilin sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No.13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No.6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Terbitnya PKPU No.13 tahun 2020, karena banyaknya kritikan dari berbagai elemen masyarakat karena setiap ada kegiatan melibatkan Paslon pasti akan menimbulkan kerumunan, sehingga mereka meminta Pilkada ditunda karena dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid-19,” tutur Rinaldi kepada tobasatu.com, Jumat (16/10/2020).

Sebelum PKPU No.13 tahun 2020 terbit, sambung Rinaldi, diperbolehkan kampanye rapat umum, konser musik, bazar, festival budaya dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar ruangan (out door). Setelah PKPU No. 13 tahun 2020 terbit, kegiatan-kegiatan itu dilarang. Bahkan, kampanye tatap muka (dialogis) yang sebelumnya diperbolehkan dihadiri 1.000 orang, di PKPU No 13 tahun 2020 dibatasi menjadi 50 orang.

“Sanksinya juga dipertegas. Bawaslu bisa membubarkan kampanye jika dalam sejam peringatan tidak diindahkan. Polisi juga menerapkan  sanksi lain sesuai aturan terkait hal itu,” katanya.

Pelarangan kampanye rapat umum dan konser musik yang  menghadirkan banyak massa, sebut Rinaldi dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan. Sebagai gantinya paslon boleh memasang alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul, serta mencetak dan memberikan bahan kampanye seperti brosur, masker, hand sanitizer dan lainnya 200 persen lebih banyak dari yang difasilitasi KPUD.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sumut Minta TAPD Pemprovsu Segera Bahas Anggaran Penanggulangan Covid-19

Selain itu, kata Rinaldi, paslon juga boleh memasang iklan di media sosial dan media online selama 14 hari sebelum masa tenang pilkada atau mulai 22 November 2020. Masa tenang Pilkada mulai 6 Desember-8 Desember 2020.

Dalam kesempatan itu, Rinaldi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3 M) sehingga terhindar dari virus Covid-19. (ts-02)

Loading...
loading...