KPU Medan Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan dalam Bantuan Hukum

321
Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik, S.H bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan Teuku Rahmatsyah, SH.MH melakukan penandatanganan kerjasama di bidang bantuan hukum, di Kantor KPU Kota Medan, Jl. Kejaksaan Medan, Kamis (22/10/2020).

tobasatu.com, Medan | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam pengadaan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara.

Perjanjian kerjasama bantuan hukum ini dilakukan Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik, S.H bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan Teuku Rahmatsyah, SH.MH, di Kantor KPU Kota Medan, Jl. Kejaksaan Medan, Kamis (22/10/2020).

Melalui kerjasama itu, Kejaksaan nantinya juga memberikan saran, pendapat, nasehat dan konsultasi hukum baik secara tertulis maupun lisan dan juga dapat bertindak selaku negosiator dan/atau mediator dalam hal perundingan dan kerjsama dengan pihak lain.

Turut hadir dan mendampingi Perjanjian kerjasama tersebut Kasi Perdata dan TUN M. Ilham, SH, MH., Kasi Intelijen Bondan Subrata, SH., serta sejumlah Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Medan.

Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah menyatakan bahwa, melalui  perjanjian kerjasama ini Kejari Medan melalui Jaksa Pengacara Negara siap membantu menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh KPU sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2020.

Selain itu Kajari juga berpesan agar penyelenggaran Pilkada Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan.

“Pilkada 2020 khususnya di Kota Medan harus suskes diselenggarakan secara tertib, dan kondusif tentu juga dengan penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Hal ini sebagaimana Surat Jaksa Agung Nomor : B-320/A/SKJA/09/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Optimalisasi penerapan Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyelenggaran Pemilu dan seluruh pihak agar melaksanakan seluruh tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 sampai dengan selesai dengan memperhatikan dan mengikuti protokot kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah setempat,” tutur Teuku Rahmatsyah. (ts-02)

BACA JUGA  Gubernur Sumut : Pjs Kepala Daerah Harus Netral di Pilkada
Loading...
loading...