BPN Asahan Bakal Sita Lahan yang Tidak Miliki Izin HGU

785
Kepala Seksi Penanganan Masalah pada BPN Asahan, Samudera.

tobasatu.com, Asahan | Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan bakal menyita lahan swasta yang tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) serta masa izin yang berakhir dan tidak diperpanjang untuk dikembalikan ke negara.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asahan, Syafrizal Pane melalui Kepala Seksi Penanganan Masalah, Samudera.

Dirinya mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lahan tersebut akan disita karena dianggap sebagai tanah terlantar.

“Bagi yang HGU nya telah berakhir dan tidak diperpanjang, sesuai dengan peraturan, akan diberikan tenggat waktu sampai dua tahun untuk menyelesaikan hak-hak perdata diatasnya,” tuturnya Senin (26/10/2020).

Sedangkan bagi lahan/areal perkebunan yang tidak berizin, lanjutnya, akan disita dan dikembalikan kepada negara.

Namun, di  dalam penyitaan tersebut tidak dilakukan secara serta merta, pemakai areal lahan tersebut tetap diberikan waktu selama 9 bulan untuk menyiapkan semua izin yang harus dipenuhi untuk mendapatkan HGU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sebelum disita, BPN akan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali, baik kepada perusahaan yang tidak mengantongi izin HGU maupun bagi perusahaan yang dinilai telah berakhir izin HGU-nya, namun belum ataupun tidak diperpanjang. Jarak antara tiap suratnya diberi waktu tiga bulan,jadi, jarak tiga surat peringatan tersebut selama sembilan bulan,” ujarnya.

Samudera mengungkapkan, bagi perusahaan yang tidak atau belum mengantongi izin HGU selama ini, maka wajib diantaranya menyiapkan izin lokasi dari pihak pemerintah daerah serta izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Itupun jika areal HGU yang dimohonkan merupakan bagian dari kawasan hutan. Jika tidak terpenuhi meski telah diberikan tenggat waktu, maka akan dilakukan penyitaan. Dlaam hal ini, yang menyita lahan itu BPN, karena bertindak sebagai mewakili negara, sedangkan soal pelanggaran hukum pidananya akan dilaksanakan oleh pihak Kepolisian,” ujarnya.

Samudera menyatakan, pihaknya belum mengetahui jumlah areal perkebunan yang tidak atau belum memiliki HGU, hal itu dikarenakan belum adanya data otentik soal itu.

“Karena yang ada di BPN hanya areal perkebunan pertanian yang telah memiliki HGU. Jika nantinya ditemukan ada areal perkebunan/pertanian yang tidak memiliki HGU, maka eks areal tersebut akan diserahkan kembali ke negara atau diserahkan ke masyarakat sekitar tergantung dari keputusan Menteri,“ tegasnya. (ts-21)