Ketika Dunia Pendidikan Hidup Berdampingan dengan Covid-19

660
Sejumlah murid SD di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara melaksanakan sekolah dengan sistem tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Sebelum masuk ke ruang kelas, para murid diminta melakukan protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. (foto: tobasatu.com/Ist)

Waktu menunjukkan pukul 07.15 WIB, Jumat (27/11/2020) pagi. Hujan rintik-rintik yang turun sejak malam membuat suasana pagi Jumat itu terasa sejuk dan menambah kantuk. Namun Rizky harus bergegas bangkit dari tempat tidurnya. Pagi ini dia ada jadwal presentasi tugas secara virtual.

Dia tak sempat mandi dan buru-buru mencuci muka, mengeringkannya dengan handuk kemudian mengenakan baju putih yang tergantung di balik pintu kamarnya. Siswa Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Medan itu tak kemudian buru-buru menghidupkan laptopnya.

Pandemi Covid-19 memaksa Rizky dan anak-anak lainnya di Indonesia harus menjalankan proses pembelajaran jarak jauh yang dikenal juga dengan sistem daring. Seluruh kegiatan belajar dilakukan dari rumah.

Namun meski belajar di rumah bukan berarti Rizky bisa berleha-leha. Dia juga harus tetap mengisi absen, dan mengerjakan tugas sekolah layaknya anak sekolah lainnya. Hal itu sudah dijalaninya sejak Covid-19 mulai menyerang sekitar Januari 2020 lalu.

Sang ibu, Lily, menyatakan keseharian putrinya banyak dihabiskan di depan laptop dan gadgetnya. Dia mengaku prihatin sebab sudah cukup lama anak sejak Covid-19 melanda, anak sulungnya itu harus belajar dari rumah. Padahal di luar, mall dan tempat wisata sudah dibuka dan ramai dikunjungi orang.

Belajar dari rumah, menurut Lily membuat tagihan pulsa membengkak karena harus membeli paket data ekstra buat belajar.

Lily berharap pemerintah segera membuka kembali sekolah, agar anaknya bisa melakukan belajar tatap muka seperti sedia kala.

“Kalau saya ditanya ya maunya dibuka saja sekolahnya, soalnya di luar juga udah nongkrong-nongkrong nya anak-anak itu. Yang penting kita menjalankan protokol kesehatan pakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak,” tutur Lili.

Terkait rencana dibukanya kembali sekolah, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

SKB yang ditandatangani 4 menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu diumumkan pada Jumat 20 November 2020 di Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka sekolah tatap muka harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah.

“Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadinya kuncinya, ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka,” ujarnya menjawab wartawan di Jakarta, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Meski demikian, pemerintah daerah memiliki hak untuk membuka sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Alasan untuk dibukanya kembali sekolah tatap muka, menurut Nadiem karena permintaan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah yang terdiri dari kecamatan hingga desa, bisa menilai sendiri mana daerah yang aman. Dan juga bagi sebagian masyarakat sangat sulit untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lalu dari sisi orang tuanya, tidak perlu khawatir ketika sekolah tatap muka dibuka kembali.

Jika orang tua merasa tidak nyaman, sekolah tidak bisa memaksa anaknya masuk ke sekolah. Siswa tersebut bisa melanjutkan belajar melalui PJJ. “Jadi, hybrid model ini akan terus berada. PJJ bukan berarti berakhir,” lanjut Nadiem.

Yang harus diketahui juga oleh masyarakat, ketika sekolah kembali dibuka, tidak seperti kondisi sebelum pandemi. Karena kapasitas maksimal dalam satu kelas hanya 50 persen dari total kapasitas. Pihak sekolah juga harus melakukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar.

BACA JUGA  Emak-Emak Diimbau Satgas TMMD Agar Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19

“Sekolah harus melakukan dua shift minimal, agar bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib dikenakan, tidak ada aktivitas selain sekolah, tidak ada kantin lagi, tidak ada ekskul (ekstrakurikuler) lagi, tidak ada olahraga lagi. Tidak ada aktivitas yang diluar lagi, siswa masuk kelas dan setelahnya langsung pulang,” kata Nadiem.

Sebelumnya memang sudah ada sejumlah daerah yang berada dalam zona hijau (tidak terdampak dan tidak ada kasus baru) dan zona kuning (risiko rendah). Dan itupun menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk zona hijau saja kata Nadiem baru sekitar 75 persen sekolah melakukan tatap muka dan zona kuning hanya sekitar 20 sampai 25 persen melakukan tatap muka.

Dan ia mengakui memang membutuhkan waktu untuk membuka sekolah tatap muka. Karena harus memenuhi daftar periksa. Yaitu, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun pakai air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. Juga harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memilki alat pengukur suhu badan atau thermogun.

“Jadi daftar periksa itu sangat komprehensif. Dan Pemda akan menggunakan diskresinya, karena Pemda tahu mana daerah yang sebenarnya rawan dan mana yang lebih aman. Dan ketika ada yang terkena Covid-19, maka harus langsung ditutup sekolahnya,” tegas Nadiem.

Gubernur Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda

Menanggapi akan dibukanya kembali sekolah pada tahun ajaran 2021, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sebelumnya telah meminta kepada Bupati/Wali Kota agar menunda kegiatan belajar tatap muka.

Gubsu mengatakan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat masih cukup tinggi, sehingga bila sekolah tatap muka tetap dipaksakan, maka dikhawatirkan tingkat penularan covid-19 di tengah masyarakat semakin tak terkendali.

“Saya sangat memahami dan banyak mendengar keluhan dari orangtua murid, karena mereka bosan melihat anaknya terus belajar dari rumah. Kita harus bersama dan satu pemikiran agar jangan sampai ada pelajar yang terpapar virus corona ini. Orangtua bakal lebih tertekan jika anaknya terpapar, apalagi sampai menularkan ke tengah keluarga. Makanya, belajar tatap muka dipertimbangkan dulu,” ungkap Edy saat ditemui di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Selasa (17/11/2020).

Lebih jauh dikatakannya bahwa Pemprovsu mengeluarkan anggaran sebesar Rp5 juta untuk setiap orang yang dirawat karena terpapar Covid-19. Dan dari data yang dimiliki, sampai saat ini jumlah total kasus covid-19 di Sumut, mencapai 14.411 orang.

“Bayangkan saja, sekarang yang sudah ditangani lebih dari 14.000 orang. Nilai yang dikeluarkan tidak sedikit. Nilai anggaran ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk korban meninggal dunia. Makanya itu, protokol kesehatan merupakan jalan satu-satunya menghadapi pandemi ini,” kata Edy.

Pemprovsu, sambung Edy, akan mengajak tokoh pendidikan, pemuka agama, kalangan psikolog maupun dokter anak untuk berdiskusi lebih jauh guna membahas masalah belajar tatap muka di sekolah. Terlebih, katanya, pembahasan masalah belajar di sekolah ini rencananya akan dilaksanakan pada awal Januari 2021 mendatang.

Sebagaimana diketahui, total sekolah yang ada di Sumut ada sebanyak 17.146 unit. Dengan rincian, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10.779 sekolah, sekolah menengah (SMP) berjumlah 3.747 sekolah, sekokah menengah atas (SMA) sebanyak 1.617 sekolah, dan SMK 1.003 sekolah.

BACA JUGA  Pemko Medan Salurkan 300.000 Paket Bantuan Tahap Kedua

Sementara itu Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menanggapi akan dibukanya kembali sekolah pada tahun ajaran 2021, menyatakan bahwa terkait buka atau tutupnya sekolah harus melalui pertimbangan yang matang. Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan terkait masuk dan tidak anak sekolah hanya berdasarkan desakan atau selera.

“Namun pun demikian ketika ada keputusan anak sekolah ingin masuk sekolah makanya harus melaksanakan protokol kesehatan, sebab anak-anak sekolah sangat rentan tertular Covid-19,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Pemprov Sumut pun menurutnya harus mengambil keputusan yang tepat jangan sampai terjadi kekeliruan.

Per 12 November 2020, Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara telah melansir data bahwa sebanyak 31 kabupaten/kota di Sumatera Utara berstatus zona oranye.

Adapun ke-31 kabupaten/Kota berstatus zona orange yakni Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Pakpak Bharat, Samosir, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Nias, Deli Serdang, Dairi, Toba Samosir, Padang Lawas Utara. Kemudian, Labuhan Batu Selatan, Sibolga, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Karo, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Medan, Binjai.

Selanjutnya, Padang Sidempuan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Langkat, Nias Selatan, Pematang Siantar, Tapanuli Utara. Sementara daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi penyebaran Covid-19 yakni Kota Gunung Sitoli.

Satu daerah berstatus zona kuning atau berisiko rendah adalah Kabupaten Asahan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara Aris Yudhariansyah menyebutkan akumulasi penderita Covid-19 di Sumut sejak awal pandemi hingga 29 November 2020 didapatkan 14.988 penderita. Pasien sembuh mencapai 12.926 orang dan 615 penderita meninggal dunia.

“Sementara penderita Covid-19 aktif Sumut sebanyak 2.040 orang. Dari angka tersebut, 1.525 penderita melaksanakan isolasi mandiri dan 515 penderita lainnya dirawat isolasi di rumah sakit,” kata Aris.

Berdasarkan pantauan data tersebut, di Sumut terjadi perbaikan kondisi Covid-19. Namun hal itu tidak dapat menjadi kegembiraan yang mengendurkan semangat terhadap protokol kesehatan. Sebab sampai saat ini pasien baru masih didapatkan di masyarakat. Demikian pula penderita Covid-19 yang meninggal yang setiap harinya makin bertambah.

“Saat ini kita hidup berdampingan dengan Covid-19. Untuk itu marilah kita laksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, selalu gunakan masker, cuci tangan dan selalu menjaga jarak, makan makanan bergizi serta konsumsi vitamin setiap hari, dan jadikanlah protokol kesehatan bagian dari hidup kita,” tuturnya.

Sementara itu Anggota DPRD Medan Sudari, ST meminta agar Pemko Medan melakukan kajian melibatkan ahli epidemologi, yang nantinya hasil kajian itu akan dijadikan rujukan bagi sekolah untuk melakukan sekolah tatap muka.

Selain itu pembukaan sekolah tatap muka menurutnya harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mengingat siswa SMA lebih mudah diberi pemahaman soal protokol kesehatan, disusul pelajar SMP dan kemudian murid Sekolah Dasar (SD).

Pada prinsipnya, kata politisi Partai Amanat Nasional itu, sebagai anggota DPRD Medan dia mendukung sekolah kembali dibuka, sepanjang mematuhi protokol kesehatan.

Karena itulah menurutnya Satgas Penanganan Covid-19 juga harus memfasilitasi sekolah dengan peralatan yang memadai untuk cuci tangan, mengedukasikan tentang pentingnya memakai masker dan menjaga jarak.

Semoga di awal tahun 2021 mendatang pandemi Covid-19 segera berlalu sehingga seluruh siswa di Indonesia bisa kembali menikmati pendidikan dengan bertatap muka secara langsung. (hafnida)

Loading...
loading...