BACA JUGA:
tobasatu.com, Medan | Bersamaan dengan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Security Crowdfunding/SCF.
Peresmian langsung dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Senin (4/1/2021) secara daring melalui aplikasi Zoom.
Menurut Wimboh, hadirnya SCF untuk meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UKM mitra pemerintah.
Kedepan, dengan berkolaborasi dengan pemerintah, SCF akan menyediakan pendanaan bagi UKM penyedia barang dan jasa pemerintah yang potensinya cukup besar. Saat ini pengadaan elektronik pemerintah yang melibatkan UKM tercatat sekitar Rp74 triliun dengan melibatkan sekitar 160 ribu UKM.
“Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) disebutkan bahwa regulasi ini memberikan kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal, yakni dengan memperluas Efek yang ditawarkan selain bersifat ekuitas (saham) juga bisa Efek bersifat utang dan atau Sukuk,” ujarnya.
Selain itu, juga memperluas kriteria Penerbit (issuer) dari yang sebelumnya adalah badan hukum berbentuk PT sekarang boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer.
“Untuk membangun dan mengawasi perkembangan SCF, OJK sudah menetapkan Aludi sebagai asosiasi layanan urun dana untuk menjaga ekosistem industri layanan urun dana yang sehat dengan merumuskan code of conduct dan melakukan pengawasan implementasi dan menertibkan anggotanya,” katanya.
Selain melalui SCF, untuk meningkatkan kepercayaan investor, tahun ini, lanjutnya OJK akan mengimplementasikan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) yang merupakan upaya OJK untuk melindungi hak investor yang dirugikan.
“Disamping itu, OJK juga mendukung kebijakan Pemerintah dalam UU Cipta Kerja dan Tabungan Perumahan Takyat (Tapera) yang akan memberikan ruang yang lebih luas dalam pengembangan pasar modal baik jumlah investor yang akan masuk maupun dukungan investasi melalui penggalangan dana melalui pasar modal,” katanya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu ikut menyampaikan optimisme perekonomian Indonesia akan membaik pada 2021 sejalan dengan sejumlah indikator yang sudah terlihat pada akhir tahun 2020. Optimisme itu juga didukung dengan sudah masuknya vaksin Covid – 19 yang akan mulai diberikan kepada masyarakat pada pertengahan Januari ini.
Dukungan program PEN juga akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 372,3 triliun yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Airlangga juga mendukung upaya OJK dalam mendorong pengembangan UKM melalui pasar modal dengan layanan Securities Crowd Funding yang bisa menjadi alternatif pendanaan bagi UKM. (ts-20)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.
