Agar Belajar Daring Terbantu, Warga Ingin Ruang Publik yang Sediakan Wifi Gratis

200

tobasatu.com, Medan | Fasilitas wifi gratis di ruang publik di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa harus disediakan Pemko Medan.

Demikian disampaikan anggota DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, S.Pd ketika membacakan hasil reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota, Area dan Medan Denai.

Adapun anggota DPRD dari dapil IV diantaranya Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Hasyim SE, David Sinaga (PDIP), M. Rizki nugraha (Golkar), Afif Abdilah (Nasdem), Rudiyanto (PKS), Edi Syahputra (PA) dan Hendra DS (Hanura). Sejumlah aspirasi yang mengemuka di masyarakat diantaranya masalah infrastruktur, kebersihan, administrasi kependudukan, pendidikan, masalah sosia dan kesehatan.

“Sebagian masyarakat yang kami datangi ketika reses mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun. Bahkan banyak dari orang tua siswa di PHK yang mengakibatkan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk membayar uang sekolagh,” ucap Ketua Fraksi PKS Kota Medan ini.

Warga meminta agar ada kebijakan meringankan biaya sekolah disaat pandemi ini. “Besar harapan mereka agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban mereka,” harapnya.

Rudiyanto juga mengatakan, pembelajaran daring yang dilaksanakan hari ini memaksa mereka merogoh biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk itulah mereka menyampaikan aspirasi soal penyediaan wifi di ruang publik. “Warga meminta Pemko menyediakn fasilitas wifi gratis di ruang publik di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan kesehatan dan BPJS, warga ingin peran rumah sakit maksimal dalam pelayanan dan penyediaan alat pendeteksi covid-19 dan memohon digratiskan biaya BPJS.

Rudiyanto menyampaikan, seluruh masukan dan aspirasi warga melalui reses ini diharapkan mendapat respon yang baik dari Pemko Medan. “Apa yang disampaikan warga melalui reses ini adalah aspirasi murni. Kami meminta agar direspon Pemko Medan melalui SKPD terkait. Kami juga meminta Pemko mempertimbangkan setiap kebijakan dimasa pendemi ini,” tegsnya.

Mantan Anggota DPRD Tanjungbalai ini menegaskan, tingginya persoalan sosial, pengangguran dan kemiskinan diharapkan kepada Pemko Medan untuk lebih tanggap dan teliti dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. “Ingat, pemerintah yang baik dan berhasil adalah pemerintah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempu memberikan pelayanan prima,” tandasnya. (ts04)

Loading...
loading...