Pengerjaan Infrastruktur Jangan Saat Musim Hujan, Alur Kepengurusan Adminduk Dianggap Masih Berbelit

BACA JUGA:

• Pangdam Rio “Gerilya” Silaturahmi ke Kajatisu dan PT Medan: Ajak Sinergi Demi Hukum yang Berwibawa
• Isi Bahan Bakar di Langit? TNI AU Tunjukkan Aksi Refueling di Atas Medan
• Arena Judi Sabung Ayam di Deliserdang Digerebek Petugas Gabungan, Pemain Tak Ditemukan, Pondok dan Fasilitas Lainnya Dimusnahkan

tobasatu.com, Medan | Pengerjaan infrastruktur sebaiknya tidak dilaksanakan saat musim hujan. Alur pengurusan catatan administrasi kependudukan (adminduk) masih dianggap berbelit-belit.

Dua hal itu merupakan sebagian permasalahan yang masih mengemuka pada reses anggota DPRD Medan di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Labuhan, Belawan dan Marelan. Para legislator yang berasal dari kawasan Medan bagian utara itu antara lain H.Surianto, Siti Suciati, Haris Kelana Damanik (Gerindra), Margareth MS (PDIP), Mulia Asri Rambe (Golkar), T. Erdiansyah Rendy (Nasdem), Abdul Latief Lubis (PKS), Abdul Rani (PPP), HT. Bahrumsyah, Sudari ST (PAN), Janses Simbolon (Hanura) dan Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat).

Persoalan yang dikeluhkan warga antara lain perbaikan dan pembangunan infrastruktur, lampu penerangan jalan, PBJS BPI, administrasi kependudukan, masalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan air.

“Kita mengharapkan perhatian kepada Dinas PU agar pengerjaan infrastruktur tidak dilaksanakan saat musim hujan. Sehingga hasil kerja seperti pengaspalan jalan dan perbaikan drainase bisa berkualitas,” ucap juru bicara Dapil II, Haris Kelana Damanik sat membacakan hasil reses pada paripurna, kemarin.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini melanjutkan, terhadap infrastruktur, warga di Dapil II mengharapkan Dinas PU segera melakukan perbaikan jalan dengan sistem pembetonan. Prioritas lain yang harus segera diperbaiki, kata Haris, masalah lampu jalan, sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau.

Beberapa persoalan lain yang jadi keluhan warga meliputi buruknya birokrasi pengurusan administrasi kependudukan yang masih berbelit dan menyulitkan warga. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang belum juga dimulai hingga pengkajian ulang pembelajaran secara online/daring yang dinilai tidak maksimal.

Pemberdayaan masyarakat mengenai akses permodalan, banyaknya muncul anak jalanan, banyaknya bantuan saat pandemi yang tidak tepat sasaran. “Inilah yang masih menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan,” ucapnya. (ts04)