tobasatu.com, Medan | Munculnya kasus tenaga kesehatan (nakes) yang belum terima insentif Covid-19 menunjukan ada persoalan serius di RSUD Pirngadi dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong S.Pd melihat ada persoalan serius di RSUD Pirngadi dan Dinas Kesehatan Kota Medan yan menyebabkan persoalan ini berlarut hingga dana yang seharusnya menjadi hak nakes tidak dibayarkan hingga delapan bulan lamanya.
Dituturkan Rudiyanto kepada wartawan di Medan, Kamis (11/02/2021), keberadaan nakes disaat pandemi harusnya menjadi prioritas bersama dikarenakan mereka menjadi garda terdepan dalam upaya menyelesaikan penyebaran covid-19.
Ketua Komisi I DPRD Kota Medan ini mengatakan pemerintah pusat juga sudah mewanti-wanti bahwa nakes ini menjadi garda terdepan. Mereka harus mendapat perhatian, mengingat mereka menjadi pihak paling berisiko disaat pandemi ini.
Disampaikannya, dari informasi yang diperoleh, sejumlah nakes dari Mei sampai dengan Januari belum mendapatkan dana insentif yang menjadi hak mereka. Bahkan besaran dana yang diperuntukan bagi mereka kabarnya juga tidak sesuai. “Informasinya belum duduk, pihak Pemko (Bagian Keuangan-red) kabarnya sudah mentransfer angggaran ini ke Dinas Kesehatan, tetapi kenyataannya dana tersebut belum diterima para nakes. Ini menjadi tandatanya besar bagi kita, ada apa sebenarnya?,” ungkapnya.
Tak mau persoalan ini berlarut, Rudiyanto menyarankan agar persoalan ini segera dituntaskan. “Kita sudah dengar DPRD juga akan merespon persoalan ini. Dan kita (Fraksi PKS-red) mengupayakan persoalan ini bisa dituntaskan segera sehingga para nakes segera fokus dengan tugas dan kewajibannya,” ucapnya.
Seperti diketahui, sejumlah nakes di RSU Pirngadi menggelar unjuk rasa dengan menggunakan alat perlindungan diri (APD) Mereka mendesak agar Pemko Medan segara membayarkan insentif Covid-19 yang menjadi hak mereka. (ts04)
