RUU PKS, Harapan di Tengah Pro dan Kontra

538

Penulis : Grace Kolin 

Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 265 juta jiwa pada 2018, sebanyak 131.88 juta jiwa adalah perempuan. Walau jumlahnya dominan, namun faktanya perempuan hingga saat ini masih terus menjadi korban kekerasan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat, kekerasan terhadap perempuan Indonesia terjadi dalam setiap dua jam. Nama – nama korban seperti Enno Farihah, Baiq Nuril dan Melinda Zidemi menambah daftar panjang laporan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Ini sejalan dengan fakta, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia naik hingga 800 persen. Fakta memilukan ini membuat Komnas Perempuan menyatakan Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

Data kekerasan seksual inilah yang mendorong Komnas Perempuan bersama sekelompok masyarakat sipil menggagas dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, atau RUU PKS kepada DPR RI pada tahun 2016. Tujuannya, untuk mendekatkan akses keadilan bagi para korban, mengatur rehabilitasi bagi pelaku, hingga melindungi kelompok rentan dari kekerasan seksual. Meski disusun dengan tujuan yang mulia, namun RUU yang satu ini masih mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. 

Dalam Hari Perempuan Internasional 2019, beberapa komunitas turun untuk menyerukan Pengesahan RUU PKS di Tugu Titik Nol Kota Medan.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, menyarakan agar RUU ini perlu dibaca dengan seksama, terlepas dari apapun yang dipikirkan oleh orang lain terhadap RUU ini.

“Intinya bahwa apapun yang dipikirkan oleh orang lain terhadap RUU ini sebaiknya dibaca. Substansinya sebagai tujuan khusus untuk membela korban gitu. Kalau kita kan gak ada kepentingan untuk melihat orang berbicara seperti apa, tapi keputusan kita adalah agar orang memahami bahwa RUU ini adalah berdasarkan pengalaman korban. Sehingga dia harus bisa memenuhi keinginan atau keadilan korban gitu.” 

***

LM, ketua komunitas perempuan yang ada di Kota Medan menyatakan, bahwa dulunya ia pernah mendapat perilaku kekerasan seksual. “Kala itu saya ingat waktu SD, saya pernah merasa seperti disentuh ataupun seperti merasa diraba gitu kan. Tapi itu juga adalah hal yang membuat saya merasa trauma tentunya waktu kecil, karena saya itu kan sebenarnya sangat pemalu sekali.” ujarnya.  

Dalam Hari Perempuan Internasional 2019, beberapa komunitas turun untuk menyerukan Pengesahan RUU PKS di Tugu Titik Nol Kota Medan.

Ia memandang perlu adanya diskusi untuk menafsirkan isi RUU ini agar dapat dipahami secara jelas dan utuh. “Nah sebenarnya, apa yang sangat disayangkan adalah tidak pernah atau jarang dilaksanakan diskusi atau budaya literasi kepada masyarakat terhadap RUU PKS ini dari segi yang balance misalnya positif dan negatifnya gitu. Nah tetapi yang ada justru misalnya negatif, ramai-ramai menolak RUU PKS, atau demo menolak PKS, karena PKS pro zina.“

Salah satu masyarakat di Kota Medan, Putri Syndi memberikan tanggapannya terkait RUU PKS. Menurut Putri, RUU PKS sejatinya adalah untuk kemaslahatan perempuan. Namun, secara konten, RUU ini dapat menimbulkan makna ganda. “Nah yang menjadi kontroversinya adalah makna gandanya sebenarnya, bukan berarti keseluruhan dari isinya itu buruk.” 

***

Di tengah pro dan kontra yang menerpa RUU PKS, perusahaan kecantikan The Body Shop Indonesia®, turut mengambil peran dalam meneruskan perjuangan untuk mendorong pengesahan RUU PKS menjadi Undang-Undang (UU) lewat Gerakan #TBSFightForSisterhood.

Lewat gerakan ini, The Body Shop Indonesia® mengedukasi generasi muda Indonesia melalui berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Contohnya, dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menandatangani petisi yang bertujuan mendorong supaya RUU PKS segera diubah menjadi UU yang sah. 

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 2021 lalu, The Body Shop Indonesia® telah menyerahkan 421.218 petisi ke gedung DPR RI. Petisi ini akan terus dibuka hingga akhir bulan Maret 2021, dengan target 500 ribu petisi.  Bagi yang ingin berpartisipasi dalam petisi #TBSFightForSisterhood dapat melakukan penandatanganan secara daring melalui situs resmi https://www/tbsfightforsisterhood.co.id/ atau secara luring dengan mengisi formulir saat berkunjung ke gerai The Body Shop di seluruh Indonesia.

***

Setelah enam tahun lamanya, ihwal pengesahan RUU PKS ini pun, mulai mendapatkan titik terang. Pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021. Hal ini dinilai memberi sinyal positif bagi perlindungan korban kekerasan seksual di tanah air. Semoga kedepan RUU PKS dapat mengentaskan persoalan kekerasan dan menempatkan perempuan pada derajat sejatinya yang tinggi di tengah masyarakat.  (***)

BACA JUGA  Perempuan dari Lintas Organisasi di Medan Tolak RUU Ketahanan Keluarga dan Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU PKS
Loading...
loading...