Harus Ada Perbaikan Khususnya di Bagian Aset

393

tobasatu.com, Medan | Permasalahan aset diharap tidak lagi muncul. Harus ada perbaikan, khususnya di bagian aset.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj TA 2020 DPRD Medan, Roby Barus.

“Ini jadi catatan, ke depan, LKPj 2021 tidak ditemukan lagi. Harus ada perbaikan, khususnya di bagian aset. Banyak aset yang tidak atau lupa dicatat. Kita tak paham kenapa gitu,” ungkap Roby saat rapat lanjutan Pembahasan LKPj Tahun anggaran 2020, Senin (12/4/2021) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di ruang Banggar DPRD Medan.

Pada kesempatan itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020, Antonius Tumanggor mempertanyakan keberadaan aset di Kota Medan.

“Aset seputar Medan Helvetia, Jalan Asrama berupa lahan itu bagaimana? Saya lihat sudah dikuasi masyarakat. Begitu juga yang di Jalan Pringgan, kalau dikasih ke saya, saya garap itu,” kata Antonius.

Selain itu, Antonius juga menyoroti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hak Pengelolaan (HPL) di sepanjang Jalan Nibung Raya.

“Dalam kwitansi Rp1 juta, tapi nerima Rp50 juta-Rp60 juta. Ini benar masuk ke kas Pemko atau tidak?” ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala BPKAD Medan, T Ahmad Sofyan aset yang berada di Jalan Asrama sudah diserahkan ke Pemko Medan. Namun, penyerahan itu belum dilengkapi dengan dokumen.

“Waktu itu kita sudah diskusi dengan Perkim yang melakukan pengukuran, memang dari balai jalan belum menyerahkan ke Pemko. Karena pengukuran yang dilakukan oleh Pemko seluruhnya Ring Road belum selesai karena Perkim belum menyerahkan ke balai jalan jadi balai jalan belum menyerahkan ke pemko, itu mekanisme,” ucapnya.

Sedangkan, terkait keberadaan HPL di Jalan Nibung, Sofyan mengatakan jika saat ini pihaknya menunggu perubahan Perda 9/2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BACA JUGA  Temuan Komisi IV DPRD Medan, Banyak Bangunan Berdiri Menyalahi Aturan

“Kalau untuk ruko di Nibung, berdasarkan NJOP itu Rp 1 juta. Saat ini sedang revisi perda 9/2012 yang sekarang mau dirubah perdanya atas usul DPRD. Kalau perdanya selesai mungkin ada peningkatan,” ucapnya.

“Rp1 juta itu esmi ke kita, tapi di lapangan permainan notaris, dengan karena mereka yang urus, kami jelas sesuai dengan setoran,” sambungnya. (ts04/ts01)

Loading...
loading...