DPRD Medan Gelar Paripurna Pengajuan Nota Pengantar Rancangan P-APBD TA 2021

6599
Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, SE menerima nota pengantar keuangan Rancangan PAPBD Kota Medan TA 2021 yang disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Selasa (7/9/2021).

tobasatu.com, Medan | DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021 dari Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang disampaikan melalui rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (7/9/2021).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi unsur pimpinan dewan diantaranya Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah. Sementara sejumlah anggota dewan lainnya menyaksikan rapat paripurna tersebut melalui platform zoom meeting.

Wali Kota yang hadir bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dalam kesempatan itu menyatakan sepanjang tahun 2021 penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat mengalami tantangan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Aktivitas sosial ekonomi kota mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang 2020.

“Belanja daerah tahun ini diarahkan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi kota yang terpuruk akibat pandemi covid 19. Kemudian juga peningkatan infrastruktur, kualitas kesejahteraan masyarakat dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah,” ucapnya.

 

Paripurna pengantar Nota Keuangan RAPBD Kota Medan TA 2021 dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim, SE.Sebagaimana diketahui struktur APBD Kota Medan TA 2021 dapat digambarkan yakni dari sisi pendapatan setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp5.208.964.175.119 (Rp5,2 triliun lebih).

Bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan sebelum dilakukan perubahan sebesar Rp5.196.465.514.207, mengalami kenaikan sebesar Rp12.498.660.92 atau 0,24 persen dari secara keseluruhan pendapatan daerah.

Dalam nota pengantarnya, Bobby, menyatakan, dalam rencana P APBD 2021 sebesar Rp 5,2 triliun itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,139 triliun, pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp 2,172 triliun dan antar daerah Rp 897,7 miliar.

Dari sisi pendapatan, kata Bobby, PAD pada P APBD 2021 mengalami penurunan sebanyak 0,94 persen atau menjadi Rp 2,139 triliun dibandingkan sebelum perubahan. Sementara alokasi belanja daerah naik 7,20 persen atau mencapai Rp 5,37 triliun dari APBD sebelum perubahan Rp 5,34 triliun.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan TA 2021 sebesar Rp5,2 triliun.

Secara umum, sebut Bobby, sepanjang tahun 2021 penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat mengalami tantangan yang cukup berat akibat pandemi covid 19. Aktivitas sosial ekonomi kota mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang 2020.

“Saya mencatat, proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan cukup realistis, baik PAD maupun dari jenis pendapatan lainnya,” papar Bobby Nasution.

Sedangkan belanja daerah diperkirakan sebesar Rp5.731.395.062.275 (Rp5,7 triliun lebih). Dimana secara umum, keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan khususnya untuk penanganan pandemi Covid -19.

Menurut Wali Kota, PAPBD ini nantinya akan diprioritaskan untuk mengatasi banjir, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan khususnya untuk penanganan Pandemi Covid-19, untuk mengatasi masalah banjir, pelayanan kebersihan dan pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Paripurna dihadiri Ketua DPRD Medan dan pimpinan dewan. Sementara anggota dewan lainnya mengikuti jalannya rapat paripurna melalui platform zoom.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan guna menutupi defisit belanja daerah ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah yakni pembiayaan penerimaan sebesar Rp622.430.887.156 (Rp622, 4 miliar lebih). Sedangkan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp100 Miliar.

Dengan demikian, pembiayaan netto dalam APBD Perubahan TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp522.430.887.156 (Rp522,4 miliar lebih).

“Kita semua memiliki komitmen yang sama untuk mengelola APBD yang efisien, efektif, transparan dan taat asas. Namun saya menyadari, kompleksitas tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota tetap berada di atas kapasitas fiskal yang diformulasikan dalam APBD,” sebut Bobby.

Pemko Medan, kata Bobby, juga telah menetapkan skala prioritas untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kota yang paling optimal agar dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

Selanjutnya tambah Bobby, dari formulasi anggaran yang disampaikan ada dua hal pokok yang menjadi catatan penting yakni meski dihadapkan pada pandemi Covid-19, namun pembangunan Kota Medan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Selain itu, APBD Perubahan, nantinya juga diharapkan dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur Kota Medan secara berkelanjutan.

Dikatakan Bobby, semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk mengelola APBD yang efisien, efektif, transparan dan taar azas.

“Namun saya juga menyadari, kompleksitas tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota tetap berada diatas kapasitas fiskal yang dapat diformulasikan dalam APBD,” imbuhnya.

Diakui Bobby, berkurangnya pendapatan dari sektor pajak disebabkan banyaknya penutupan tempat-tempat usaha seperti pusat perbelanjaan, hotel, restauran serta tempat hiburan. “Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi melambat serta meningkatnya pengangguran,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut Bobby, Pemko Medan juga telah menetapkan skala prioritas untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kota yang paling optimal memberikan dampak positif kepada masyarakat.

“Sehingga kita berharap ada dukungan, partisipasi dan kolaborasi yang semakin luas dari seluruh stakeholder kota terutama implementasi pelaksanaan APBD nantinya,” imbuh Bobby.

Pemko Medan diminta mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah

Untuk formulasi anggaran yang disampaikan terdapat dua hal pokok yang menjadi catatan penting yakni meskipun dihadapkan pada situasi pandemi covid 19, prioritas pembangunan kota ditetapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan dasar pembangunan kota.

Kemudian APBD Perubahan 2021 diharapkan nantinya dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur kota secara berkelanjutan, mampu meningkatkan daya saing daerah, kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai stimulus pembangunan kota.

“Pada prinsipnya Pemko Medan tidak ingin memberatkan masyarakat khususnya dalam penarikan pajak, sehingga Pemko Medan telah mengambil kebijakan dengan memberikan keringanan dalam hal pembayaran pajak, tidak mengenakan denda pajak serta mendorong peran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Pemko Medan juga mengefektifkan kebijakan dan regulasi yang lebih selaras dengan kewenangan daerah dibidang pendapatan daerah,” imbuhnya.

Untuk itu, Bobby berharap DPRD Medan bersama Pemko Medan segera melakukan pembahasan secara objektif. Tentunya berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2021 yang telah disepakati sebelumnya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebutkan kodnisi Pandemi Covid-19 telah memberatkan masyarakat, sehingga Pemko Medan tidak ingin menambah beban masyarakat dari penarikan pajak.

Optimalkan PAD

Wakil Wali Kota Medan HT Bahrumsyah ditemui tobasatu.com menanggapi Rancangan PAPBD Medan tahun anggaran 2021 meminta agar Pemko Medan lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi pajak.

Sebab menurutnya, keterbatasan mesin tapping box (yakni perangkat yang dipasang Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap Laporan Omset yang dilaporkan secara online oleh Wajib Pajak), membuat perolehan pajak di Kota Medan belum maksimal.

BACA JUGA  Soal Pelaporan Terhadap Ijeck, Bawaslu Medan Diminta Profesional

Dia mencontohkan satu restoran yang berada di kawasan Merdeka Walk, yang ditaksir memiliki omset puluhan juta per bulan, namun karena keterbatasan alat membuat penarikan pajak makan dan minum dari pelanggan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Demikian juga dari pengelolaan aset-aset daerah milik Pemko Medan, menurutnya juga harus dioptimalkan. Pemko, kata dia, juga harus mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menghasilkan pendapatan asli daerah secara maksimal.

“Kinerja BUMD juga harus lebih digenjot, agar kedepan pendapatan asli daerah Pemko Medan dapat lebih dioptimalkan,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam nota pengantar keuangan Rancangan PAPBD Medan sebelumnya menyebutkan harus diperhatikan bagaimana agar upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak membebani masyarakat.

Wabah Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020, menurutnya telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan terutama dari sektor pendapatan pajak daerah.

Sebagaimana diketahui, sebut Bobby, pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan salah satu sisi yang paling penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan umum kepada masyarakat.

“Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pokok dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan kota,” sebut Bobby.

Berkurangnya pendapatan dari sektor pajak, menurutnya disebabkan banyaknya penutupan tempat-tempat usaha seperti penutupan pusat-pusat perbelanjaan, hotel, restoran serta penutupan tempat hiburan.

“Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan melambat serta meningkatnya angka pengangguran,” sebutnya.

Pemko Medan, tambah Bobby, pada prinsipnya tidak ingin memberatkan masyarakat dalam hal penarikan pajak. Karena itu untuk mendukung perubahan target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemko Medan telah mengambil kebijakan dengan memberikan memberikan keringanan dalam hal pembayaran pajak, tidak mengenakan denda pajak serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, Pemko Medan juga mengefektifkan kebijakan dan regulasi yang lebih selaras dengan kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah.

Rapat Paripurna pengajuan Nota Keuangan RPAPBD TA 2021.

Masa Sidang Ketiga

Sebelumnya, Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat membuka rapat paripurna saat ini DPRD Medan memasuki masa sidang ketiga, dengan prioritas pembahasan P-APBD Medan TA 2021, pembahasan Rancangan APBD TA 2022 (RAPBD 2022), pembahasan beberapa Ranperda, pelaksanaan reses ke III Tahun 2021, penyampaian laporan reses ketiga Tahun 2021, pelaksanaan sosialisasi Perda dan agenda AKD yang dianggap penting. Kemudian, dilanjutkan penyampaian nota keuangan R P-APBD Tahun 2021.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan pengajuan Nota Keuangan RPAPBD TA 2021 dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Maka melengkapi penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD juga disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. Untuk itu, penyusunan dan penyampaian nota keuangan perubahan APBD ini terutama dimaksudkan untuk dapat lebih menginformasikan dan menjelaskan perubahan asumsi-asumsi makro yang mendasarinya serta perubahan anggaran seluruh yang dilakukan, pendapatan, belanja maupun pembiayaan,” sebut Bobby.

Oleh karena itu, tambah Bobby, nota keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan ini pada dasarnya menyajikan penjelasan dan catatan-catatan atas asumsi-asumsi makro serta kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja daerah dan perubahan anggaran pembiayaan. Hal ini juga sekaligus menjadi latar belakang sekaligus argumentasi pokok penyampaian nota keuangan perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, melengkapi penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 kepada DPRD Kota Medan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Aulia Rachman berbincang dengan anggota DPRD Medan, usai rapat paripurna.

Di samping itu, nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini menurutnya juga diharapkan dapat memberikan berbagai keterangan tentang bentuk-bentuk dan tingkat penyesuaian penyesuaian anggaran yang dilakukan, berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd tahun anggaran 2021, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Berdasarkan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini, diharapkan dapat dijelaskan secara terperinci perubahan asumsi-asumsi makro serta formulasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan pemerintah kota medan selama tahun 2021, terutama untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kota yang ditetapkan, serta target capaian kinerja yang disepakati.

Sebagai sebuah perkiraan atau proyeksi, baik di sisi pendapatan maupun belanja, maka pencapaian target kinerja pendapatan dan belanja akan dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi dalam pembangunan kota selama tahun 2021.

Sesuai Prioritas dan Kebutuhan

Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021, secara umum didasarkan kepada keterpaduan serta kebutuhan penyesuaian kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, termasuk kebutuhan mendesak yang disepakati dalam tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, susunan, struktur dan format perubahan apbd tahun 2021 ini mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selain terpenuhinya struktur dan formulasi perubahan APBD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka makna penting lainnya yang diupayakan seoptimal mungkin dari sistem perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan adalah memberikan kepastian adanya hasil, manfaat dan dampak pembangunan kota bagi peningkatan daya saing daerah, kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan seluruh warga kota, berdasarkan waktu efektif tahun anggaran berjalan yang masih tersedia.

Nota keuangan perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 dimaksudkan untuk memberikan keterangan, gambaran dan penjelasan yang bersifat lebih informatif menyangkut latar belakang, rasionalitas, struktur dan subtansi perubahan apbd kota medan tahun 2021 yang disusun, guna pembahasan dan persetujuannya secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan.

BACA JUGA  Soal Dukungan ke Bobby Nasution pada Pilkada Medan, Surya Paloh Sebut Ada Dua Aspek yang Harus Dipenuhi

Di sisi lain, tujuan penyusunan nota keuangan Perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 adalah meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota selama tahun 2021, sekaligus sebagai pedoman utama pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2021, oleh seluruh skpd di lingkungan pemerintah Kota Medan, untuk satu tahun anggaran berjalan, yaitu tahun 2021.

Penyusunan anggaran dalam perubahan apbd tahun 2021 mempedomani kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan serta peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pemerintah Kota Medan memiliki keleluasaan untuk mengelola pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengelolaan yang optimal sehingga sedapat mungkin mampu mendukung pembiayaan pembangunan kota medan khususnya di sektor publik.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam apbd merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat atau daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur apbd merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan umum.

Rapat Paripurna pengantar nota keuangan RPAPBD Medan TA 2021.

Berbasis Kinerja

Belanja daerah tahun 2021 disepakati dan diformulasikan berdasarkan kepada prinsip-prinsip anggaran yang berbasis kinerja. Penyusunan dan penetapan alokasi anggaran belanja dalam Ranperda Kota Medan tentang APBD tahun anggaran 2021, dirumuskan berdasarkan analisis dan evaluasi input, output serta hasil dalam jangka pendek maupun manfaat dan dampak pelaksanaannya dalam jangka panjang, termasuk dengan tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, penetapan anggaran belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2021, juga didasarkan pada pengelolaan keuangan daerah yang paling efisien, efektif dan realistis, sehingga dalam jangka panjang dapat lebih mendorong peningkatan kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, guna mewujudkan sasaran pembangunan kota sebagaimana yang ditetapkan dalam rancangan perda rpjmd kota medan tahun 2016-2021.

Struktur utama belanja daerah, secara umum mempengaruhi formulasi dan keseimbangan alokasi belanja daerah dalam APBD tahun 2021, terutama guna mendukung penyusunan kerangka regulasi dan anggaran yang paling optimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.

Selanjutnya, dari sisi belanja daerah, alokasi anggaran belanja daerah tahun 2021 diarahkan pada 3 kebijakan pokok yakni mengoptimalkan belanja daerah, guna mewujudkan rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih masif guna menurunkan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.

Mengefektifkan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, guna meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mempertahankan dan meningkatkan stabilitas daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap unsur penyelenggara pemerintah daerah, sekaligus mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan kota sebagaimana yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Dengan demikian kebijakan alokasi belanja daerah tersebut, diharapkan dapat lebih mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan sifat-sifat mendesak yang menjadi pertimbangan pokok dalam penetapan kerangka anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Di samping itu, arah kebijakan umum belanja daerah pada apbd tahun anggaran 2021 juga didasarkan pertimbangan perwujudan asumsi-asumsi dasar makro indicator  pembangunan kota yang diproyeksikan dalam tahun 2021, seperti PDRB ADHB, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan lain-lain.

Sebagai bentuk stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota, meningkatkan kualitas output dan outcome yang semakin berarti dalam jangka pendek, serta menimbulkan manfaat dan dampak positif dalam jangka panjang.

Dorongan untuk mewujudkan visi kota medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran belanja daerah berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari belanja operasional, terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta  belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Alokasi belanja daerah diatas diharapkan akan mampu lebih mendorong penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pokok pemerintahan daerah lebih optimal lagi dalam tahun 2021 guna mewujudkan pertumbuhan dinamis ekonomi daerah yang semakin sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus percepatan dan perluasan pembangunan kota.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan kota yang semakin meningkat dan disisi lain tidak diimbangi sepenuhnya dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keseimbangan anggaran, dilakukan antisipasi dan upaya yang perlu dilakukan melalui sisa lebih anggaran tahun lalu.

Namun, seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang. (Hafnida Dalimunthe)

Loading...
loading...