Ini Kata Bea Cukai Belawan Soal Limbah Plastik dari Luar Negeri yang Masuk Belawan

265

tobasatu.com, Belawan | Limbah plastik dari luar negeri sejak beberapa bulan belakangan ini leluasa masuk melalui Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pada Jumat (19/11) lalu, sebanyak dua kontainer limbah plastik dari Selandia Baru atau New Zealand kembali masuk ke Kota Medan.

Masuknya limbah plastik milik PT SAP tersebut diduga berbahaya. Bahkan kini limbah itu sudah masuk di jalur merah dalam tahap pemeriksaan Kantor Pelayanan Bea Cukai Belawan. Hanya saja, pemeriksaan limbah itu tidak ada pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Humas Bea Cukai Belawan, Dony Muliawan yang dikonfirmasi langsung mengatakan, limbah plastik yang masuk sudah masuk tahap pemeriksaan. Limbah plastik ada dua kategori jenisnya, di antaranya limbah plastik yang tercampur bahan berbahaya dan beracun (B3), kemudian limbah plastik non-B3.

“Kalau limbah mengandung B3 harus ada mendapat izin dari KLHK. Sedangkan non-B3 cukup dengan surat persetujuan impor dari Kementrian Perdagangan dan surat penelusuran teknis dari surveiyor. Jadi, ini pegangan Bea Cukai untuk menangani aturan atau izin yang diterbitkan,” kata Dony.

Mengenai masuknya dua kontainer limbah plastik, kata Dony, sudah masuk ke jalur merah untuk tahap pemerikasaan. Kini status barang tersebut ada surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Artinya, barang tersebut sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan tidak ada indikasi pelanggaran. “Setelah diperiksa isinya ternyata semuanya sesuai,” jelasnya.

Disinggung mengenai legalitas izin PT SAP dari KLHK, Dony mengaku, setiap impor barang non-B3 merupakan sisa atau skrap plastik terhadap ketentuan yang itu diatur dalam Permendag Nomor 83 tahun 2020 junto dengan Permendag Nomor 84 tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri.

Jadi, dari Permendag ini mewajibkan adanya surat persetujuan impor (PI) dan laporan surveiyor (LS) yang ditunjuk oleh Kementrian Perdagangan. Artinya, berdasarkan PI dan LS ketentuannya Latas (larangan pembatasan) sudah terpenuhi, maka barang tersebut bisa diproses lebih lanjut. “Tapi, kalau PI dan LS nya tidak bisa dipenuhi, kita tidak bisa mengeluarkan barang tersebut,” ungkap Dony.

Apabila barang tersebut tidak bisa dikeluarkan, lanjut Dony, maka barang itu akan di re-eskpor atau barang jadi milik negara. “Yang jelas, barang milik PT SAP hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan persetujuan impornya yang dikeluarkan Kementrian Perdagangan,” jelasnya.

Intinya, lanjut Dony, terkait limbah non-B3 ketentuannya hanya PI Kementrian Perdagangan dan SL yang ditunjuk Kementrian Perdagangan. Jadi, kalau keduanya sudah dipenuhi, Bea Cukai tidak berhak menahannya.

“Artinya, barang sudah masuk proses lebih lanjut. Kalau dia (barang) masuk melalui jalur hijau tidak ada pemeriksaan fisik. Tapi, sistem memasukkan limbah plastik itu kemarin harus masuk jalur merah, makanya kita lakukan pemeriksaan fisik, tujuannya untuk memastikan apakah barang sesuai dengan pemberitahuannya. Jadi, limbah plastik itu tidak ada indikasi pelanggaran,” tegasnya.

Ditanya kenapa tidak ada pendampingan dari KLHK, Dony mengatakan, apabila SPPB-nya sudah diterbitkan, maka barang itu tidak lagi tanggung jawab Bea Cukai, tetapi tanggung jawab instansi terkait. Namun, Bea Cukai bisa saja mengundang pihak KLHK untuk melakukan pemeriksaan bersama.

“Setiap ada barang yang masuk, kita (Bea Cukai) tidak harus mengundang mereka (KLHK). Karena di dalam peraturannya, instansi lain itu sudah dititipkan di kami (Bea Cukai). Mulai awal tahun 2018, mengenai barang larangan pembatasan tidak semuanya harus melibatkan mereka (dinas lain). Jadi, ada aturan yang sudah kami jalankan langsung yang aturannya sudah dititip ke kami (Bea Cukai), sehingga tidak perlu lagi melibatkan mereka (dinas lain),” pungkasnya. (ts14)

Loading...
loading...