Disahkan DPRD Medan, Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Kini Diatur Perda

194

ADVETORIAL

tobasatu.com, Medan | DPRD Medan bersama Pemko Medan melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima menjadi Perda di Kota Medan.

Pengesahan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima menjadi Perda di Kota Medan.

Perda diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL), menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan serta mengatur menata dan memberdayakan pedagang.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah digedung dewan, Selasa (25/10/2022).

Juga hadir pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan anggota para dewan lainnya serta Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar bersama Plt Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.

Hadir juga Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution dan pimpinan OPD serta para Camat.

Rapat Paripurna tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima menjadi Perda di Kota Medan.

Penandatangan berkas pengesahan dilakukan empat pimpinan DPRD Medan yakni Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah. Sedangkan dari Pemko ditandatangani langsung Walikota Medan M Bobby Afif Nasution.

Sebelum dilakukan penandatanganan pengesahan, terlebih dahulu Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hendri Duin Sembiring menyampaikan laporan terkait pembahasan. Selanjutnya masing masing 8 Fraksi DPRD Medan menyampaikan pendapat akhirnya. Dimana 8 Fraksi menyatakan menyetujui Ranperda ditetapkan untuk Perda.

Hendri Duin Sembiring.

Disebutkan Hendri Duin, guna memaksimalkan kajian-kajian yang dilakukan Pansus pembahasan Ranperda Kota Medan tentang penetapan zonasi aktivitas PKL Kota Medan.

Peraturan daerah tentang penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan, serta mengatur, menata dan memberdayakan PKL di Kota Medan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, guna menciptakan Kota Medan yang aman, bersih dan tertib.

Selain itu juga menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri serta memantapkan kota medan sebagai kota tujuan wisata yang bermartabat.

Ditambahkan lagi, ada beberapa poin penting yang menjadi titik pembahasan oleh panitia khusus dengan OPD terkait diantaranya: mengenai lokasi tempat usaha atau zonasi-zonasi, sebagaimana yang tertera pada Ranperda ini, agar Wali Kota Medan segera menerbitkan peraturan Walikota (Perwal).

Walikota segera membuat rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL.

Wali Kota Medan dalam pelaksanaan perencanaan, pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum perlu membentuk satuan tugas khusus berkolaborasi bersama instansi terkait.

Wali Kota Medan diminta membangun kemitraan bersama dunia usaha dalam pemberdayaan dan fasilitasi aktivitas pedagang kaki lima melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara itu, dalam pidatonya Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution menyampaikan pertumbuhan PKL yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas, keindahan dan kenyamanan, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan PKL.

Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Maka Pemko Medan sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PKL melalui penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan.

Adapun lokasi PKL yang diatur dalam Ranperda dibagi tiga Zona yakni zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas PKL.

Zona kuning yaitu lokasi yang diizinkan untuk adanya kegiatan/aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat.

BACA JUGA  Pansus LPj Curiga Ada Izin Reklame Bodong

Sedangkan zona hijau yaitu lokasi yang diinginkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang.

Biaya Jasa Pelayanan PKL

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan menjadi Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk kesungguhan dalam memberdayakan PKL di Kota Medan.

FPKS pun memberikan sejumlah masukan penting salah satunya mengingatkan Pemko Medan tidak menjadikan biaya Jasa Pelayanan PKL sebagai sumber peningkatan PAD.

JKuru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus.

“Berkaitan dengan biaya jasa pelayanan, Fraksi PKS meminta agar hal ini dapat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Medan.

“Dalam Perwal nantinya kami berharap agar mempertimbangkan segala aspek, jangan sampai menjadi beban bagi para pedagang kaki lima,” kata juru bicara Fraksi PKS Dr. Rudiawan Sitorus.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah masukan lainnya, diantaranya keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap aktivitas pedagang kaki lima.

“Kami berharap kedepannya para pedagang kaki lima dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha, sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.

Ranperda ini merupakan payung hukum terhadap keberlangsungan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Medan, dalam upaya meningkatkan penghidupan yang lebih layak serta memberikan efek positif terhadap pembangunan iklim usaha di Kota Medan,” katanya.

Politisi muda PKS ini mengatakan, pihaknya berharap para pedagang kaki lima tidak hanya mendapatkan pengakuan sebagai PKL resmi, namun juga mendapatkan pembinaan dan bantuan permodalan dari Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan usaha mereka.

“Dalam Ranperda pada pasal 14 point g terkait kewajiban PKL yaitu membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kami juga berharap agar biaya jasa yang dikenakan kepada PKL dapat mempertimbangkan terhadap kondisi usaha dan keuntungan pedagang, sehingga tidak memberatkan para PKL,” kata Rudiawan.

FPKS juga menyampaikan masukan lain dalam Ranperda Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan, di antaranya dalam pasal 12 ayat ke-5 berbunyi PKL yang tidak memiliki tanda pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

“Fraksi PKS berharap pada pengurusan tanda pengenal PKL, Pemerintah Kota Medan dapat mengawasi proses pembuatan tanda pengenal agar tidak dipersulit, dan tidak terjadi pungli, mengingat dalam pasal 12 ayat 4 syarat pengurusan tanda pengenal PKL sangatlah mudah, ” katanya.

Pria yang menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini menegaskan, Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Medan dapat memberi tempat yang layak bagi masyarakat untuk berjualan.

Sempitnya lapangan pekerjaan dan ketatnya persaingan SDM untuk mendapatkan pekerjaan membuat sebahagian masyarakat beralih profesi menjadi pedagang, yang menjadi persoalan kemudian adalah tidak adanya ketersediaan tempat berjualan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Medan sehingga masyarakat berjualan di tempat-tempat yang menurut mereka strategis, ramai orang dan menguntungkan.

“Sayangnya tempat-tempat berjualan yang mereka gunakan adalah lokasi-lokasi yang secara regulasi dilarang oleh Pemerintah Kota Medan,” pungkasnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan melalui juru bicaranya Edward Hutabarat menyetujui Ranperda Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota Medan ditetapkan menjadi Perda Kota Medan Tahun 2022.

BACA JUGA  Berikut Program Bahrumsyah Saat Didapuk Jadi Ketua Komisi B

Edward selanjutnya mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Wali Kota segera membangun kemintraan bersama dunia usaha dalam pemberdayaan dan memfasilitasi aktivitas PK5 melalui program tanggungjawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak Wali Kota untuk membuat rambu atau tanda larangan berjualan bagi PKL di lokasi yang menjadi fasilitas umum,” ujar Edward.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Nasdem T Edriansyah Rendy menegaskan, Ranperda Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PK5 di Kota Medan memiliki peran strategis dalam kerangka pembangunan daerah.

Juru Bicara Fraksi Nasdem T Edriansyah Rendy.

Fraksi Partai NasDem, kata Randy, menilai Perda ini nantinya merupakan acuan dan dasar hukum dalam tata kelola dan manajemen zonasi aktivitas PKL di Kota Medan, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Fraksi Partai NasDem menilai sangat penting dilakukannya penetapan Zonasi Aktivitas PKL guna menghindari Kota Medan dari berbagai konflik dan kota semrawut (unmanaged growth), termasuk menghindari bercampur aduknya berbagai kegiatan dalam satu titik seperti pusat bisnis dan hiburan, pusat pelayanan masyarakat di antaranya sekolah, rumah sakit dan sebagainya agar tata kelola zonasi PKL lebih terarah,” harapnya.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Dedy Aksyari Nasution mengatakan, proses zonasi dan perizinan lokasi pada Perda ini harus dapat mengikat PKL untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Dikatakannya, Fraksi Partai Gerindra juga berharap dapat mengatasi permasalahan positif maupun negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan PKL yang semakin lama semakin meningkat di Kota Medan.

“Pemko Medan harus segera memiliki rancangan besar terhadap penataan dan penyelesaian PKL, sehingga permasalahan PKL ini dapat teratasi di Kota Medan. Fraksi Partai Gerindra juga mendorong Pemko Medan untuk menciptakan terobosan besar dalam memberdayaan PKL. Sebab, PKL bukanlah sebuah masalah melainkan aset besar Kota Medan dalam meningkatkan PAD Kota Medan,” sebut Dedy

Untuk itu Fraksi Partai Gerindra, tambah Dedy, Pemko Medan harus mempunyai strategi jitu merubah mindset dari masalah menjadi sebuah aset yang dapat meningkatkan PAD dan menjadi salah satu sektor pendukung pembangunan.

“Setelah diterbitkan Perda ini, Fraksi Partai Gerindra berharap tidak ada Pungli terhadap biaya pengajuan permohonan tanda pengenal. Ini harus disosialisasikan agar semua PKL dapat mengetahui adanya informasi ini, ” tegasnya.

Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan, pertumbuhan PKL yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas, keindahan dan kenyamanan, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan PKL.

Pemko Medan sebagai pemangku kepentingan, kata Bobby Nasution, memiliki kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PKL melalui penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan.

Adapun lokasi PKL yang diatur dalam Ranperda ini, jelas Bobby Nasution, dibagi atas 3 zona yakni Zona Merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas PKL.

Zona Kuning yaitu lokasi yang dizinkan untuk adanya kegiatan/aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat. Serta Zona Hijau yaitu lokasi yang diinginkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang. (Hafnida)